RadarBangkalan.id - Ketegangan geopolitik global semakin memperumit keadaan perekonomian Indonesia, menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi. Analisis mendalam dari sejumlah ekonom menggambarkan potret yang tidak menggembirakan, terutama dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Josua Pardede, seorang ekonom dari Bank Permata, langkah-langkah pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi harus dipertimbangkan dengan matang. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus perhatian adalah program subsidi harga gas bumi untuk industri, atau yang dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Josua Pardede mengingatkan bahwa kebijakan HGBT, yang semula dirancang untuk merespons dampak pandemi Covid-19, kini menghadapi risiko menjadi beban keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sektor-sektor industri yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut agar efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi dapat terjamin.
Selain itu, implementasi kebijakan HGBT juga berpotensi meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah situasi di mana penerimaan negara menurun akibat kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan normalisasi harga-harga komoditas. Ini semakin memperparah risiko twin deficit yang dihadapi Indonesia, yaitu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan HGBT harus dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, namun pendapat lain menilai bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Josua Pardede menekankan pentingnya mendorong daya saing industri melalui peningkatan teknologi produksi, efisiensi biaya, dan penurunan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu lebih efektif dalam jangka panjang daripada kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan HGBT harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan kondisi perekonomian yang semakin rentan akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi