RadarBangkalan.id - Gejolak politik global semakin meresahkan perekonomian Indonesia, memunculkan ancaman serius terhadap potensi terjadinya krisis ekonomi. Dalam tinjauan terkini, para pakar ekonomi menggambarkan gambaran yang tidak menggembirakan, terutama dengan memanasnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi domestik.
Menurut analisis mendalam dari Josua Pardede, seorang ekonom yang berasal dari Bank Permata, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam merancang kebijakan ekonomi. Salah satu area kritis yang harus diperhatikan adalah program subsidi harga gas bumi untuk sektor industri, yang dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Pardede menyoroti bahwa kebijakan HGBT, yang awalnya dirancang sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, kini menghadapi risiko menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor industri yang membutuhkan subsidi tersebut, untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Tidak hanya itu, implementasi kebijakan HGBT juga berpotensi memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah situasi di mana penerimaan negara menurun akibat naiknya impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan stabilisasi harga komoditas. Situasi ini semakin memperburuk risiko twin deficit yang dihadapi Indonesia, yaitu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan HGBT perlu dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pendapat lain menilai bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak cukup kuat sebagai dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pardede menegaskan pentingnya meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan teknologi produksi, efisiensi biaya, dan penurunan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu lebih efektif dalam jangka panjang daripada kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan HGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan kondisi perekonomian yang semakin rentan akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi