RadarBangkalan.id - Ketegangan politik global semakin menimbulkan tekanan yang tak terhindarkan pada perekonomian Indonesia, memunculkan ancaman serius terhadap kemungkinan krisis ekonomi. Para pakar ekonomi memperingatkan tentang eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi menggoyahkan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Menyoroti pentingnya langkah-langkah pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat, Josua Pardede, seorang ekonom dari Bank Permata, mengangkat isu program subsidi harga gas bumi untuk sektor industri, yang lebih dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Pardede menyatakan bahwa kebijakan HGBT, semula digagas sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, kini berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor industri yang membutuhkan subsidi tersebut menjadi langkah krusial untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, implementasi kebijakan HGBT juga berpotensi memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah situasi di mana penerimaan negara menurun akibat kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan stabilisasi harga komoditas. Situasi ini semakin memperburuk risiko twin deficit yang dihadapi Indonesia, yakni pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Meskipun ada yang berpendapat bahwa kebijakan HGBT perlu dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pendapat lain menilai bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak cukup kuat sebagai dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pardede menegaskan pentingnya meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan teknologi produksi, efisiensi biaya, dan penurunan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu lebih efektif dalam jangka panjang daripada kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan HGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan kondisi perekonomian yang semakin rentan akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi