RadarBangkalan.id - Ketegangan politik global semakin memperkuat genggaman menakutkan terhadap ekonomi Indonesia, menciptakan ancaman mendalam terhadap kemungkinan terjadinya krisis ekonomi. Ahli-ahli ekonomi telah mengibarkan bendera peringatan atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengguncang fondasi ekonomi dalam negeri.
Josua Pardede, seorang ekonom yang gigih dari Bank Permata, menyorot urgensi langkah-langkah taktis pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang memadai. Salah satu topik yang dipermasalahkan adalah program subsidi harga gas bumi untuk sektor industri, yang lebih populer dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Pardede dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan HGBT, yang sebelumnya diperkenalkan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, kini dapat menjadi batu sandungan tambahan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, penyelidikan menyeluruh terhadap sektor-sektor industri yang benar-benar memerlukan subsidi tersebut menjadi langkah yang tidak bisa ditawar untuk menjamin efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, penerapan kebijakan HGBT juga berpotensi memperlebar jurang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah situasi di mana penerimaan negara menurun karena kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan stabilisasi harga komoditas. Situasi ini semakin memperparah risiko twin deficit yang sedang dihadapi Indonesia, yaitu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Walaupun ada yang berpendapat bahwa kebijakan HGBT perlu dipertahankan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pendapat lain menilai bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara dan tidak mampu menjadi dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pardede menegaskan urgensi meningkatkan daya saing industri melalui inovasi teknologi produksi, efisiensi biaya, dan pengurangan biaya logistik. Menurutnya, langkah-langkah fundamental seperti itu jauh lebih berdampak dalam jangka panjang dibandingkan dengan kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan HGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan perekonomian yang semakin rapuh akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan monumental dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang cerdas dan tepat menjadi kunci untuk menangkal tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi