Radarbangkalan.id – Penolakan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus berdatangan.
Kali ini, giliran Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap program tersebut.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa para guru sangat khawatir dengan rencana ini, terutama para guru swasta dan honorer atau non-ASN."Lagi-lagi akan terjadi pemotongan gaji," ujarnya.
Menurut P2G, kesejahteraan guru masih jauh dari stabil dan bahkan bisa dikatakan sangat minim, gaji para guru dianggap paling rendah dibandingkan dengan profesi lainnya.
Berdasarkan survei kesejahteraan guru yang dilakukan oleh Ideas pada tahun 2024, diketahui bahwa 42,4 persen guru masih menerima gaji di bawah Rp 2 juta per bulan.
Selain itu, 12,3 persen guru menerima gaji antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan, 7,6 persen mendapatkan gaji antara Rp 3 juta hingga Rp 4 juta, 4,2 persen menerima gaji antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta, dan hanya 0,8 persen yang mendapatkan gaji di atas Rp 5 juta per bulan.
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, disebutkan bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera.
Satriwan Salim mengungkapkan kekhawatirannya, "Masalahnya, jika guru tersebut berada di provinsi dengan upah minimum Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah dan DIJ, mereka dianggap layak ikut Tapera.
Dengan gaji sekecil itu, mereka masih harus dipotong untuk Tapera dan potongan lainnya."
Selain kekhawatiran mengenai pemotongan gaji, ada juga keraguan mengenai apakah dana Tapera dapat dicairkan atau tidak.
Lebih jauh lagi, belum ada bukti nyata bahwa peserta Tapera bisa mendapatkan rumah setelah menabung di program tersebut.
"Belum pernah ada presedennya atau bukti nyata yang menunjukkan keberhasilan program ini," tambahnya. ***
Editor : Ajiv Ibrohim