RadarBangkalan.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah melakukan penarikan utang baru sebesar Rp 266,3 triliun hingga 31 Juli 2024.
Angka ini mencerminkan 41,1% dari target penarikan utang pemerintah tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 648,1 triliun.
Penarikan utang ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 36,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Lonjakan ini dilakukan sebagai respons terhadap pelemahan ekonomi yang terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas global yang berdampak pada penerimaan negara.
Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun penarikan utang hingga bulan ketujuh ini baru mencapai 41,1% dari target, pertumbuhannya cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu, penerimaan negara mendapat dorongan besar dari boom komoditas, sehingga kebutuhan untuk penarikan utang lebih rendah.
Namun, kondisi pada tahun 2024 berbeda, dengan harga komoditas yang mulai menurun, pemerintah perlu melakukan penarikan utang yang lebih besar untuk menstabilkan ekonomi.
"Realisasi penarikan utang hingga bulan Juli ini sudah mencapai 41,1%, dan meskipun tumbuh cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, ini masih dalam jalur yang sesuai dengan postur keuangan kita," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2024).
Sri Mulyani juga merinci bahwa pembiayaan utang hingga Juli 2024 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 253 triliun.
Jumlah ini mencapai 38% dari target penerbitan SBN tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 666,4 triliun.
Pertumbuhan penerbitan SBN ini juga cukup tinggi, yakni mencapai 37,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Selain itu, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman neto mencapai Rp 13,3 triliun. Angka ini telah mencapai 72,6% dari target pinjaman neto tahun 2024 yang sebesar Rp 18,4 triliun.
Pertumbuhan pinjaman neto ini tercatat sebesar 21,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
"Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan countercyclical, di mana saat ekonomi menurun, kita perlu menstabilkannya dengan penarikan utang yang lebih besar. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami boom, kita mengurangi penerbitan utang untuk mencegah ledakan ekonomi seperti yang terjadi tahun lalu," jelas Sri Mulyani.
Selain pembiayaan utang, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pembiayaan nonutang mengalami minus Rp 49,3 triliun atau mencapai 39,4% dari target APBN tahun ini yang minus Rp 125,3 triliun.
Pertumbuhan pembiayaan nonutang ini tercatat sebesar 61,8%, menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola anggaran dengan lebih efisien di tengah tantangan ekonomi global.
Secara keseluruhan, total pembiayaan anggaran hingga Juli 2024 mencapai Rp 217 triliun, atau sekitar 41,5% dari target yang sebesar Rp 522,8 triliun.
Pertumbuhan total pembiayaan anggaran ini tercatat sebesar 31,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Tumbuhnya cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, namun itu masih relatif on track terhadap postur keuangan kita," pungkas Sri Mulyani. ***
Editor : Azril Arham