Radarbangkalan.id - Dittipidsiber Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan peretasan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh peretas yang dikenal dengan nama Bjorka.
Proses penyelidikan ini mendapatkan dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, menyatakan, "Kami sedang menyelidiki apakah ada kaitannya dengan kasus ini dan berkomunikasi dengan BSSN untuk melakukan analisis forensik." Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 25 September 2024.
Himawan menambahkan bahwa rinciannya mengenai kasus ini masih belum dapat diungkap, termasuk pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.
Ia menekankan pentingnya kerja sama dalam pengungkapan kasus ini, "Kerja sama sangat krusial dalam ekosistem pengungkapan kasus."
Kekhawatiran akan bocornya data NPWP mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan informasi mengenai penjualan data di situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, ia mengungkapkan bahwa sekitar 6 juta data NPWP dijual oleh akun Bjorka pada 18 September 2024.
Data yang terlibat tidak hanya NPWP, tetapi juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan informasi lainnya. Total harga jual seluruh data tersebut mencapai Rp 150 juta.
Menanggapi situasi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera melakukan mitigasi.
Hal ini penting mengingat dugaan kebocoran data NPWP mencakup informasi milik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ya, saya sudah perintahkan Kominfo dan Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN," ujar Jokowi setelah meresmikan jalan Tol Solo-Jogja di Boyolali pada 19 September 2024.
Dengan adanya langkah cepat dari pihak berwenang, diharapkan masalah kebocoran data ini dapat segera diatasi dan mencegah dampak lebih lanjut terhadap masyarakat. ***
