RadarBangkalan.id - Program makan bergizi gratis adalah salah satu andalan dari kabinet Prabowo-Gibran.
Program ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi banyak orang, terutama anak-anak dari taman kanak-kanak sampai SMA.
Dengan berbagai menu yang sudah diuji coba di beberapa daerah, program ini memang sudah menarik perhatian banyak pihak. Namun, ada juga kritik dan catatan dari para pakar yang perlu kita simak.
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi nonprofit di sektor kesehatan yang memberikan beberapa catatan penting tentang program ini.
Salah satu yang perlu diperhatikan adalah adanya ketimpangan regulasi dengan berdirinya Badan Gizi Nasional.
Menurut CEO CISDI, Diah Satyani Saminarsih, Kementerian Kesehatan sudah memiliki direktorat gizi yang selama ini mengatur dan memberikan pedoman terkait kebijakan gizi.
Diah pun mempertanyakan bagaimana pembagian tugas antara Badan Gizi Nasional dengan direktorat gizi di Kemenkes.
"Apa badan gizi ini hanya untuk distribusi dan pengemasan, sementara tugas teknis tetap di Kemenkes?" tanya Diah dalam sebuah webinar yang diadakan pada 22 Oktober 2024.
Ketidakjelasan regulasi ini bisa menyebabkan kebingungan di daerah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk dalam hal menu yang akan disediakan.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai standar makanan yang akan diberikan dalam program ini.
Kemenkes sebelumnya memiliki slogan 'Isi Piringku' untuk menentukan gizi yang seharusnya ada dalam sepiring makanan.
Diah menekankan pentingnya memastikan bahwa makanan dan minuman yang diberikan tidak melanggar standar gizi yang aman.
"Nanti kalau ada susu, kadar gulanya sudah sesuai standar kesehatan belum?" tanyanya. Ia juga ingin tahu seperti apa penetapan standar teknis makanan bergizi dalam program ini.
Pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith, Australia, menambahkan bahwa pemberian makanan gratis harus memperhatikan risiko penularan penyakit.
Untuk itu, penting bagi penyedia makanan dan tenaga dapur untuk mendapatkan pelatihan mengenai praktik sanitasi dan kebersihan. Inspeksi rutin juga perlu dilakukan untuk menjaga kualitas makanan yang disediakan.
Dicky juga mengingatkan agar porsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak-anak di berbagai jenjang usia.
"Porsi makanan yang tidak sesuai bisa menyebabkan kurangnya asupan gizi atau bahkan gizi berlebih," ujarnya. Ia menyarankan agar ahli gizi terlibat dalam merancang porsi yang tepat.
Meskipun program makan bergizi gratis bisa menjadi langkah penting dalam menangani kasus stunting, Dicky menekankan bahwa tanpa edukasi gizi yang baik, program ini mungkin tidak akan efektif.
"Anak dan orang tua harus memahami pentingnya makanan bergizi. Jika tidak, anak bisa jadi enggan mengonsumsi makanan sehat yang disediakan," jelasnya.
Edukasi gizi harus dilakukan di sekolah dan di rumah, melibatkan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan.
Misalnya, kampanye gizi untuk orang tua bisa membantu memastikan keberlanjutan asupan makanan bergizi di luar sekolah.
CISDI juga mengingatkan bahwa distribusi makanan gratis harus diperhatikan agar tidak berjalan setengah hati.
Penting untuk memantau produksi pangan lokal yang kaya gizi, terutama di daerah terpencil. "Makanan lokal seringkali memiliki nilai gizi yang lebih tinggi," jelas Diah.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengumpulan makanan dari pusat ke daerah harus dilakukan secara efektif.
"Keterlambatan distribusi bisa memengaruhi kualitas makanan," tambah Dicky.
Kerjasama dengan produsen lokal dan fasilitas penyimpanan yang baik bisa menjadi solusi untuk menjaga kualitas makanan yang akan didistribusikan. ***
