RadarBangkalan.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa data tunggal sosial ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kini memiliki standar ukur yang lebih jelas dibandingkan data-data sebelumnya.
Dengan adanya data tunggal ini, diharapkan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih efektif bagi masyarakat.
"Kami sangat bersyukur karena seluruh proses yang dilakukan BPS berjalan lancar," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (24/12/2024).
Pernyataan ini disampaikannya setelah bertemu dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sebuah rapat mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta.
Gus Ipul menjelaskan bahwa data tunggal ini bersifat dinamis, artinya data akan terus diperbarui sesuai dengan perubahan populasi, seperti adanya penduduk yang meninggal atau pindah tempat tinggal.
Meski demikian, standar pengukuran data sudah jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya, di mana dulu sering kali ada perbedaan dalam pengukuran data.
"Standar pengukuran sekarang sudah lebih jelas. Tidak seperti sebelumnya, yang kadang-kadang ukurannya berbeda-beda," tambah Gus Ipul.
Ia juga menyatakan bahwa Kemensos dan BPS sudah melakukan berbagai diskusi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika data ini.
"Kami berharap, begitu data tunggal ini selesai, akan menjadi acuan yang sesuai dengan harapan Presiden," ujarnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk integrasi data tunggal.
Target utama BPS adalah menyelesaikan integrasi data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.
"Data tunggal ini akan menjadi basis data utama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya," ujar Amalia.
Amalia juga menambahkan bahwa dengan selesainya integrasi data tunggal, tidak akan ada lagi perbedaan data yang digunakan dalam berbagai program sosial atau kebijakan lainnya.
Data tunggal ini akan diserahkan kepada Kepala Bappenas, Menteri Sosial, serta Menteri Koordinator PM untuk keperluan lebih lanjut.
"Data tunggal ini mengintegrasikan seluruh data yang ada, sehingga jumlah orang yang tercatat dalam data ini akan lebih akurat dan mencerminkan populasi Indonesia secara keseluruhan," terangnya.
Amalia memaparkan bahwa proses penyusunan data tunggal melibatkan empat tahapan, yaitu penunggalan individu, penunggalan keluarga, pengecekan ulang dengan data lain (seperti data PLN dan BPJS Kesehatan), dan terakhir adalah pemeringkatan data untuk memastikan akurasinya. ***
Editor : Azril Arham