Radarbangkalan.id - Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil pada Senin (6/1/2024).
Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar USD 1,4 triliun, populasi lebih dari 280 juta jiwa, dan pertumbuhan ekonomi tahunan yang konsisten di atas 5% selama hampir satu dekade,
Baca Juga: Manajemen Hotel Aruss Semarang Angkat Bicara Terkait Penyitaan dan Dugaan TPPU Judol
Indonesia dianggap sebagai salah satu negara berkembang paling dinamis di dunia.
Keanggotaan ini menandai langkah penting, karena Indonesia menjadi negara pertama yang bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh sejak kelompok tersebut membuka pintu ekspansi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2023.
Sebelumnya, BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Pada 2023, di bawah kepemimpinan Rusia, BRICS memperkenalkan kategori negara mitra, yang mencakup 11 negara, termasuk Bolivia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, dan Vietnam.
Alasan dan Manfaat Keanggotaan BRICS bagi Indonesia
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menjelaskan alasan dan manfaat keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Menlu Sugiono memaparkan tiga keuntungan utama yang dapat diperoleh Indonesia dari keanggotaan ini:
1. Meningkatkan Hubungan Ekonomi dengan Negara-negara BRICS
Menlu menekankan bahwa BRICS adalah forum multilateral yang strategis untuk mempererat hubungan ekonomi.
Dengan keanggotaan ini, Indonesia memiliki kesempatan memperluas akses pasar, menjalin kemitraan ekonomi yang lebih erat, dan memanfaatkan peluang investasi dari negara anggota BRICS.
Baca Juga: Pendaftaran PPPK Tahap 2 Resmi Diperpanjang, Berakhir 15 Januari 2025
Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung keterbukaan ekonomi terhadap dunia internasional.
2. Diplomasi Bebas Aktif dan Bersahabat dengan Semua Negara
Keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS tidak berarti memilih berpihak pada blok militer tertentu.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana visi Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya kemandirian politik luar negeri.
Baca Juga: Pendaftaran PPPK Tahap 2 Resmi Diperpanjang, Berakhir 15 Januari 2025
“Diplomasi Indonesia tetap dijalankan sesuai prinsip non-align, non-blok, untuk memperkuat hubungan dengan berbagai negara tanpa mengorbankan kepentingan nasional,” jelasnya.
3. Kebebasan Bergabung dalam Forum Multilateral Lainnya
Keanggotaan dalam BRICS juga memberikan Indonesia kebebasan untuk tetap terlibat di berbagai forum multilateral lainnya.
Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi internasionalnya dalam dinamika global yang semakin kompleks.
Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia untuk memperluas pengaruh diplomatik serta berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu global penting, seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan perkembangan ekonomi global.
BRICS dan Masa Depan Indonesia di Kancah Internasional
Melalui keanggotaan di BRICS, Indonesia berharap dapat memaksimalkan potensi ekonomi, memperkuat diplomasi, serta mempertahankan kemandirian dalam kebijakan luar negeri.
Baca Juga: Pendaftaran PPPK Tahap 2 Resmi Diperpanjang, Berakhir 15 Januari 2025
Langkah ini juga diharapkan mendukung hubungan bersahabat dengan semua negara di dunia, sekaligus memanfaatkan peluang strategis di tengah dinamika global.
Editor : Ubaidillah