Radarbangkalan.id - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada BPJS Kesehatan maupun pesertanya.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Resmi Stafsus Menhan, Kini Harus Lapor LHKPN
Menurut Ali, BPJS Kesehatan memperoleh dana dari iuran masyarakat, bukan dari anggaran negara.
Namun, untuk peserta dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), iurannya memang dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"BPJS kan bukan anggaran, BPJS itu uangnya dari masyarakat. Memang mungkin yang dimaksud adalah masyarakat yang masuk PBI.
PBI itu penerima bantuan iuran, iuran-nya dibantu oleh APBN," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Program PBI Tetap Berjalan Normal
Ali menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, program PBI tidak akan terganggu. Saat ini, BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta PBI mencapai 96,8 juta orang.
"PBI tetap sama PBI tetap sampai sekarang PBI masih dibayar 96,8 juta orang. Per orang dihitung Rp 42 ribu, dikalikan kurang lebih Rp 48-49 triliun," jelasnya.
Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Dalam Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun, yang terdiri dari:
Baca Juga: LPG 3 Kg Bersubsidi Haram bagi Orang Kaya, Kata MUI
- Anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun
- Transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun
Meskipun demikian, BPJS Kesehatan memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu layanan bagi peserta, terutama program PBI yang tetap berjalan seperti biasa.
Editor : Ubaidillah