RadarBangkalan.id - Aksi "Indonesia Gelap" yang digerakkan oleh mahasiswa serta tagar KaburAjaDulu yang ramai di media sosial menjadi sinyal kuat atas kekecewaan masyarakat terhadap situasi negara saat ini.
Gelombang protes ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, termasuk efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang berdampak pada layanan publik, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Gerakan "Indonesia Gelap" mulai terlihat di Jakarta dan beberapa kota lainnya sejak Senin (17/2), dengan puncak aksi yang direncanakan berlangsung pada Kamis (20/2).
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Menurut Lili Romli, Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), aksi ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kondisi politik dan ekonomi Tanah Air.
Lili menilai bahwa masyarakat, terutama kalangan muda, awalnya menaruh harapan besar kepada presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024.
Mereka berharap akan ada perbaikan dalam aspek ketenagakerjaan, peningkatan pendapatan, serta daya beli yang lebih baik. Namun, kenyataan berkata lain.
"Harapan itu ternyata hanya tinggal harapan. Kekecewaan ini pun akhirnya termanifestasi dalam bentuk demonstrasi dan tagar KaburAjaDulu," ujar Lili kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (18/2).
Senada dengan Lili, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an menilai keresahan publik terhadap kebijakan pemerintah semakin meningkat.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak dialokasikan ke sektor esensial seperti tunjangan kinerja dosen, melainkan untuk program MBG yang justru menuai banyak kritik.
"Gerakan ini adalah refleksi dari paradoks kebijakan pemerintah yang semakin membuat publik bertanya-tanya," kata Ali.
Ali juga memperingatkan bahwa jika pemerintahan Prabowo Subianto tidak segera merespons dengan baik, gerakan ini bisa terus berkembang dan membesar.
"Jika pemerintah tidak memberikan klarifikasi dan argumentasi yang kuat terhadap berbagai paradoks kebijakan yang ada, aksi semacam ini bisa terus bermunculan dan semakin meluas," tambahnya.
Tak hanya sebagai aksi protes, gerakan "Indonesia Gelap" dan KaburAjaDulu juga memiliki dampak politik. Ali menegaskan bahwa citra pemerintahan Prabowo bisa terpengaruh jika keresahan publik tidak segera ditanggapi dengan solusi konkret.
"Jika tuntutan mahasiswa dan masyarakat tidak segera dijelaskan atau diklarifikasi dengan baik, kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo bisa menurun," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mendesak pemerintah untuk segera merespons aksi ini secara bijak agar tidak semakin memanas.
"Pemerintah harus segera menanggapi gerakan ini tanpa sikap defensif atau agresif. Justru harus ada pendekatan yang lebih dialogis agar masalah tidak semakin membesar," ujar Agung.
Menurutnya, langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk membahas isu-isu yang menjadi tuntutan aksi.
Menanggapi aksi protes ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menolak narasi "Indonesia Gelap" yang digunakan para demonstran. Ia menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun meminta agar tidak ada distorsi informasi.
"Kami menghormati kebebasan berekspresi, tetapi tolong jangan membelokkan fakta. Tidak ada yang namanya Indonesia Gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Ia juga meminta masyarakat untuk tetap optimistis dan mendukung pemerintah dalam membangun negara, mengingat pemerintahan Prabowo baru berjalan selama empat bulan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi tagar KaburAjaDulu sebagai refleksi dari keinginan masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri.
Ia mengakui bahwa pemerintah masih memiliki tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri.
"Ini menjadi catatan penting bagi kami. Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja yang lebih baik agar masyarakat tidak perlu mencari peluang ke luar negeri," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2). ***
Editor : Azril Arham