Radarbangkalan.id - Hari ini, Senin (24/2/2025), dijadwalkan peresmian Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta.
Danantara merupakan super holding BUMN yang dibentuk pemerintahan Prabowo dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.
Baca Juga: Segera Dibuka! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dan Informasi Lengkapnya
Era Baru Investasi Negara
Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, menyatakan bahwa peluncuran Danantara menandai transformasi baru dalam pengelolaan investasi strategis negara.
Dalam keterangannya pada Minggu (23/2/2025) di Jakarta, Yusuf menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita,
yaitu visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dukungan dari Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyatakan dukungan penuh terhadap Danantara, yang merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo.
"Sejak awal saya bilang kita sudah siapkan tempat untuk Danantara, dan RUU BUMN yang didorong waktu itu adalah superholding, dan transisinya memang sejalan dengan napas kita.
Sekarang sudah terlihat banyak sekali perusahaan BUMN yang sehat, dari 47, 40 sudah sehat, tujuh masih restrukturisasi.
Artinya, kalau kita lihat track record-nya yang untungnya tadinya hanya Rp13 triliun (laba bersih BUMN pada 2020), sekarang Rp327 triliun (laba bersih BUMN pada 2023), dan ini the biggest ever, bahkan dividen-nya Rp90 triliun, artinya BUMN sehat,” ujarnya.
Baca Juga: Segera Dibuka! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dan Informasi Lengkapnya
Landasan Hukum dan Struktur Pengelolaan
Pembentukan BPI Danantara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
hasil perubahan ketiga yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (4/2/2025) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu, eksistensi Danantara juga didukung oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan menanamkan modal dari sumber daya alam dan aset negara ke berbagai proyek berkelanjutan, dengan fokus pada investasi non-APBN.
Danantara diberikan kewenangan untuk mengelola tujuh BUMN besar yang mendominasi berbagai sektor ekonomi nasional, yaitu:
- Bank Mandiri
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Pertamina
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Telkom Indonesia
- Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Ketujuh BUMN ini dipilih karena memiliki aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini.
Model dan Kapasitas Investasi
Danantara diperkirakan akan memiliki dana kelolaan mencapai 900 miliar dolar AS (Rp14.715 triliun), dengan dana awal sekitar 600 miliar dolar AS (Rp9.459 triliun).
Baca Juga: Segera Dibuka! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dan Informasi Lengkapnya
Dalam pengelolaannya, Danantara mengadopsi model Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian.
Dengan kehadiran Danantara, diharapkan investasi negara dapat dikelola secara lebih efektif dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor : Ubaidillah