RadarBangkalan.id - Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar pertemuan penting di Istana Negara.
Beberapa petinggi bank BUMN dan pejabat tinggi negara turut hadir dalam rapat tersebut. Pertanyaannya, apa yang sedang dibahas?
Rapat yang berlangsung siang ini ternyata berfokus pada inklusivitas keuangan, atau bagaimana masyarakat Indonesia bisa lebih mudah mengakses layanan perbankan.
Sejumlah menteri dan pejabat keuangan hadir dalam pertemuan ini, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Tak hanya itu, direktur utama dari bank-bank BUMN pun turut hadir. Di antaranya Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, serta Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.
Ketika ditanya awak media, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sedikit bocoran terkait pembahasan rapat.
"Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif, (pembukaan) rekening," ujarnya saat tiba di Istana, Jumat (21/3/2025).
Pemerintah memang tengah menggodok rencana memperluas kepemilikan rekening bank bagi masyarakat.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi sistem government technology (Govtech). Rencananya, program ini akan diuji coba mulai Januari 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya telah mengungkapkan bahwa penyaluran bansos akan dilakukan langsung ke rekening bank milik setiap keluarga.
Presiden Prabowo disebut telah memberikan arahan agar program ini segera direalisasikan.
"Presiden memerintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita, keluarga, dapat memiliki rekening bank. Januari (2026) kita akan mulai mengetes Govtech dengan penyaluran bansos langsung sehingga targetnya bisa lebih tepat sasaran," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (19/3/2025).
Rencana ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening bank, berbagai program bantuan pemerintah bisa tersalurkan dengan lebih efisien dan transparan.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong kebiasaan menabung dan penggunaan layanan perbankan secara lebih luas di kalangan masyarakat.
Apakah program ini akan berjalan sesuai rencana? Kita tunggu perkembangan selanjutnya! ***
Editor : Azril Arham