RadarBangkalan.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya buka suara terkait temuan sejumlah produsen beras yang diduga mengurangi takaran dalam kemasan mereka.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa beras yang tak sesuai timbangan tersebut bukanlah beras yang berasal dari pemerintah.
"Enggak, kalau yang keluar dari Bulog pastikan sesuai sama timbangan," ujar Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Arief menjelaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras bantuan sosial (bansos) sudah ditetapkan dengan takaran pasti, yakni 5 kg dan 10 kg.
Ia juga menegaskan bahwa praktik curang seperti ini sudah masuk dalam radar Satgas Pangan.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku.
"Pak Menko (Pangan, Zulhas) sampaikan dipenjarakan aja kalau yang mengurangi timbangan beras. Pak Menko ya," tegas Arief.
Kasus dugaan pengurangan takaran ini pertama kali terungkap oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, pada Jumat (21/3/2025).
Sepanjang tahun 2025, sudah ada sembilan produsen yang diduga melakukan praktik serupa.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, pun memastikan bahwa pihaknya memperketat pengawasan agar kasus ini tidak terulang. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk turut melaporkan jika menemukan kecurangan di lapangan.
"Kita pengawasan terus dengan daerah-daerah juga," ujar Budi saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan adanya tindakan tegas dari berbagai pihak, diharapkan praktik curang ini bisa segera diberantas demi melindungi hak konsumen. ***
Editor : Azril Arham