JAKARTA-Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 5 Juli 1977, Bimo Wijayanto dikenal sebagai sosok teknokrat dengan latar belakang akademik dan pengalaman birokrasi yang solid. Ia merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 1995—lembaga pendidikan semi-militer bergengsi yang banyak mencetak pemimpin nasional.
Setelah lulus dari Taruna Nusantara, Bimo melanjutkan pendidikan tinggi di bidang Akuntansi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar sarjana (S1) pada tahun 2000. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan studi Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia, dan lulus pada 2005.
Pendidikan Bimo juga menyentuh tingkat postdoctoral. Ia menerima penghargaan Hadi Soesastro Prize dalam program Australia Awards, dan menjalani program postdoctoral fellowship di dua lembaga terkemuka: National Centre for Social and Economic Modeling (NATSEM) dan Duke Center for International Development (DCID), Amerika Serikat. Bimo kemudian menempuh program doktor (Ph.D) di bidang Ekonomi di University of Canberra, Australia.
Baca Juga: Bimo Wijayanto Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak, Ini Agenda Reformasi Pajak Nasional
Karier Profesional: Dari DJP hingga Kantor Staf Presiden
Karier profesional Bimo bermula dari lingkungan akademik dan birokrasi. Ia sempat menjadi dosen paruh waktu di Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM antara 2007–2009.
Namun, kariernya di bidang perpajakan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2003 hingga 2010. Pengalaman di DJP tersebut menjadi bekal penting jika kelak ia benar-benar dilantik sebagai Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo.
Setelah dari DJP, Bimo melangkah ke lingkaran kekuasaan. Ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) periode 2015–2016, sebelum akhirnya masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis.
Terbaru, Bimo menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk—anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk (BUMN sektor farmasi)—sejak Mei 2022, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2023.
Baca Juga: DPR Desak Evaluasi Sistem 8 Syarikah Haji 2025: Jemaah Bingung, Kloter Kacau
Tantangan Berat Menanti
Jika resmi dilantik, tantangan yang menanti Bimo tidak ringan. Reformasi perpajakan menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai, terlebih pasca-serangkaian skandal yang menyeret nama pejabat pajak beberapa tahun terakhir. Publik menaruh harapan tinggi agar Dirjen Pajak ke depan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sekaligus memperluas basis pajak nasional.
Apalagi, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo mengusung agenda ambisius dalam sektor fiskal dan pendapatan negara. Stabilitas penerimaan negara dari sektor pajak menjadi fondasi utama dalam membiayai program-program pembangunan nasional.
Kini, publik menanti sikap resmi dari Kementerian Keuangan dan Istana Negara. Akankah Bimo Wijayanto benar-benar menduduki kursi Dirjen Pajak? Waktu yang akan menjawab.
Editor : Mohammad Sugianto