Polemik Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Antara Penghargaan Negara dan Luka Reformasi 1998
Mohammad Sugianto• Kamis, 29 Mei 2025 | 23:58 WIB
Presiden RI ke 2 Soeharto
JAKARTA – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mengundang kontroversi. Sejumlah pihak, terutama kalangan aktivis reformasi, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menilai, langkah ini berpotensi mencederai semangat reformasi dan mengabaikan catatan sejarah kelam selama masa pemerintahan Orde Baru.
Penolakan keras datang dari Gerakan Reformasi 1998, yang menyuarakan protesnya dalam sebuah diskusi publik bertajuk "Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?" di Jakarta, Sabtu (24/5). Para aktivis yang terlibat menegaskan bahwa Soeharto tidak pantas menerima gelar pahlawan nasional karena dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat sepanjang masa kekuasaannya.
"Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja mengkhianati semangat reformasi yang diperjuangkan sejak 1998," ujar salah satu aktivis dalam diskusi tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara. Ia meminta publik untuk menyerahkan sepenuhnya proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, lembaga resmi yang bertugas mengkaji kelayakan seseorang dalam menerima penghargaan negara.
"Setiap usulan pemberian gelar pasti melalui proses kajian yang dilakukan oleh dewan kehormatan. Biarlah dewan tersebut yang menentukan layak atau tidaknya seseorang dianugerahi gelar," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangan publik atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan kajian yang objektif dari lembaga yang berwenang. Ia berharap, kajian tersebut dilakukan secara adil dan transparan.
Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan kali pertama mencuat ke publik. Namun, setiap kali isu ini muncul, reaksi keras hampir selalu menyertainya. Bagi sebagian kalangan, Soeharto tetap dikenang sebagai tokoh pembangunan dan stabilitas politik. Namun, bagi lainnya, ia adalah simbol dari otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan pembungkaman kebebasan sipil.
Dari peristiwa Tragedi 1965, pengekangan terhadap pers, pembredelan partai politik, hingga penculikan aktivis di penghujung kekuasaannya—semua meninggalkan catatan sejarah yang hingga kini masih menjadi luka bagi banyak pihak.
