JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mencoret 1,9 juta keluarga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil setelah dilakukan verifikasi ulang yang mengungkap banyaknya inclusion error, yaitu penerima yang tidak seharusnya mendapat bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, temuan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/6). “Data hasil konsolidasi dari BPS, Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, hingga nota keuangan RAPBN 2025 menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran,” jelasnya.
Dari total penerima yang dicoret, 616.367 di antaranya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 1.286.066 lainnya menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Tak hanya inclusion error, pemerintah juga mendeteksi adanya exclusion error—keluarga miskin yang seharusnya menerima bansos, namun belum terdata. “Data ini terus diperbaiki agar program bansos benar-benar menyasar yang membutuhkan,” tegas Gus Ipul.
Presiden Joko Wid... — maaf, kini Presiden Prabowo Subianto — disebut telah menginstruksikan konsolidasi data antar lembaga. Tujuannya agar bansos tidak salah sasaran dan penyaluran lebih tepat guna. “Ini bagian dari upaya menjaga efektivitas program dan akurasi data,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Stimulus tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama libur sekolah pada Juni–Juli 2025.
Langkah korektif ini diyakini akan memperkuat fondasi penyaluran bansos di masa mendatang. Pemerintah berharap bantuan yang digulirkan betul-betul memberi dampak nyata bagi warga yang paling membutuhkan.
Editor : Mohammad Sugianto