JAKARTA,Radarbangkalan.id-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang akan digelontorkan tahun 2026 kembali menjadi sorotan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran jumbo: Rp 118 triliun. Jumlah itu akan melengkapi pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 217 triliun, sehingga total anggaran program ini tembus Rp 335 triliun.
Angka fantastis itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dana tersebut direncanakan untuk menjangkau 82,9 juta penerima MBG, dengan kebutuhan anggaran per bulan mencapai Rp 25 triliun.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengingatkan keras agar program ini tidak menjadi ajang pemborosan anggaran negara. Menurutnya, kalau hanya fokus pada pengadaan makanan, tanpa menyentuh akar persoalan, program MBG hanya akan jadi etalase proyek tanpa hasil berarti.
“Kalau hanya beli dan bagi makanan tanpa reformasi sistem, ini bisa jadi pemborosan terbesar anggaran negara,” tegas Yahya kepada wartawan, Senin (14/7).
Ia menyoroti beberapa persoalan mendasar yang selama ini tak tersentuh:
- Rendahnya edukasi gizi sejak dini
- Lemahnya akses pangan sehat di daerah
- Minimnya literasi nutrisi di sekolah
Menurut Yahya, MBG seharusnya bukan hanya proyek jangka pendek, tetapi menjadi titik balik reformasi sistem gizi nasional yang selama ini lemah, terfragmentasi, dan tidak berorientasi jangka panjang.
“Anggaran besar itu bukan hanya untuk mengisi perut, tapi untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang,” tegasnya.
Ia juga mendorong digitalisasi sistem pemantauan gizi yang bisa bekerja real-time, agar program tak hanya fokus pada distribusi makanan tapi benar-benar berdampak pada penurunan angka kekurangan gizi.
Yahya menekankan pentingnya reformasi sistemik. Jangan sampai anggaran besar hanya disalurkan untuk program yang sekadar menggugurkan kewajiban, tapi tak menyelesaikan persoalan struktural gizi.
“Kalau tidak hati-hati, kita hanya mengulang pola bantuan konvensional yang hasilnya nihil,” katanya.
Dalam penutupnya, Yahya meminta pengawasan ketat atas penggunaan anggaran jumbo ini. Pertanggungjawaban harus terbuka, bukan cuma lewat audit BPK, tapi juga melibatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga media.
“Dana sebesar ini harus diawasi semua pihak. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka mengalir. Ini soal kepercayaan publik dan masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto