JAKARTA, Radarbangkalan.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan dalam sistem perdagangan global yang semakin terasa sejak pecahnya perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok pada 2018. Menurutnya, ketegangan dagang itu telah memperburuk tatanan ekonomi dunia yang kini cenderung tidak beraturan.
“Perang tarif yang dimulai pada era Presiden Trump dan meluas ke banyak negara telah membawa dunia ke arah tatanan internasional yang kacau,” kata Said kepada wartawan, Rabu (23/7).
Said mengingatkan bahwa sistem perdagangan global awalnya dibangun dengan semangat kolaborasi dan kesetaraan melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian berkembang menjadi World Trade Organization (WTO) pada 1995.
“Awalnya, GATT hadir dengan prinsip non-diskriminatif dan transparan untuk menciptakan persaingan adil antar negara. Namun kini, semangat itu mulai terkikis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada awal pembentukan WTO, negara maju seperti AS dan Eropa mendorong kuat perdagangan bebas. Sayangnya, kebijakan tersebut justru menekan negara-negara berkembang yang belum memiliki daya saing produk memadai.
“Indonesia dan negara berkembang lainnya khawatir produk mereka akan tersingkir di pasar domestik karena kalah saing dari barang-barang impor,” katanya.
Menurut Said, saat pertama bergabung dengan WTO, banyak negara berkembang seperti Indonesia harus “babak belur” karena harus bersaing secara tidak setara dalam hal kualitas, harga, dan kapasitas produksi.
Meskipun penuh tantangan, Said menilai WTO tetap menjadi forum penting dalam penyelesaian sengketa dagang. Tercatat lebih dari 600 kasus perdagangan internasional telah ditangani, dan sebagian besar mencapai tahap banding.
“Vietnam, Thailand, dan Indonesia termasuk negara yang terus berkembang di bawah rezim WTO. Bahkan Tiongkok kini menjadi kekuatan utama dalam perdagangan global,” katanya.
Namun, Said menyoroti sikap AS yang dianggap berubah ketika mulai kalah bersaing di pasar global. Ia menyayangkan langkah sepihak AS yang kembali menerapkan tarif tanpa melalui proses multilateral.
“Saat AS mulai kalah saing, mereka justru seenaknya memberlakukan tarif sepihak ke banyak negara. Ironisnya, tak satu pun negara yang menggugatnya ke WTO,” tegasnya.
Said Abdullah menyerukan pentingnya peran aktif negara-negara anggota WTO dan lembaga internasional lainnya untuk tidak bersikap pasif terhadap langkah-langkah unilateral.
“Sudah saatnya WTO membuktikan perannya sebagai lembaga internasional yang adil, bukan alat kepentingan negara besar,” ujarnya.
Ia juga mendorong reformasi besar terhadap WTO, IMF, dan Bank Dunia agar bisa kembali menjadi solusi atas ketimpangan global, bukan malah menjadi bagian dari masalah.
“Kalau lembaga-lembaga internasional ini tidak lagi relevan, lebih baik dibubarkan. Tapi kalau masih kita anggap penting, maka kita harus memperkuat dan menyempurnakannya agar benar-benar adil dan bermanfaat bagi semua negara,” tutupnya.
Editor : Mohammad Sugianto