Jakarta, Radarbangkalan.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun rencana strategis untuk memperluas cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu wacana yang mencuat adalah menyertakan peserta didik dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai calon penerima beasiswa PIP mulai tahun depan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang tengah digodok pemerintah. Saat ini, penerima PIP tercatat mencapai 18,7 juta siswa, yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD hingga SMA/SMK).
"Kalau tahun ini sepertinya belum bisa terealisasi, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai," ujar Mu’ti saat ditemui usai menghadiri kegiatan Jalan Sehat Indonesia di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Minggu (27/7).
Menurut Mu’ti, prinsip utama dalam penyaluran PIP adalah memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, tanpa membedakan status lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, peserta didik di sekolah swasta lebih relevan menerima dukungan ini karena biasanya mereka masih dibebani biaya pendidikan.
"Kita tidak membuat dikotomi. Yang penting adalah siapa yang secara ekonomi membutuhkan bantuan dari negara, itulah yang akan dibantu melalui PIP," tegasnya.
Kemendikdasmen telah mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi X DPR RI untuk mendukung implementasi program prioritas nasional, termasuk perluasan PIP untuk jenjang PAUD. Tambahan anggaran yang diminta untuk program ini mencapai Rp 3,44 triliun.
Selain untuk PIP PAUD, tambahan anggaran juga diajukan untuk peningkatan satuan biaya PIP di jenjang SD dan SMP, pembukaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Papua, revitalisasi gedung sekolah, pembukaan platform Adikbud, hingga pembangunan Sekolah Indonesia di Tawau, Malaysia.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Kemendikdasmen telah disepakati mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 33,65 triliun. Anggaran tersebut telah dituangkan dalam Surat Bersama Pagu Indikatif antara Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
Namun, pagu indikatif tersebut hanya cukup untuk mendanai kegiatan operasional inti, seperti PIP, tunjangan guru non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan, serta program lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Anggaran itu belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan strategis Kemendikdasmen. Karena itu, kami mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 71,11 triliun," jelas Mu’ti dalam pernyataan sebelumnya.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang diusulkan Kemendikdasmen untuk tahun 2026 mencapai Rp 104,76 triliun. Usulan ini diharapkan mampu mengakomodasi seluruh program prioritas, termasuk perluasan jangkauan Program Indonesia Pintar yang menjadi salah satu pilar pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
Editor : Mohammad Sugianto