JAKARTA,Radarbangkalan.id-Heboh soal tanah yang akan disita oleh negara, akhirnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permintaan maaf. Ia menjelaskan, pernyataan tersebut sejatinya hanya disampaikan sebagai candaan, namun tanpa disadari memicu polemik di masyarakat.
"Dalam penjelasan itu, ada bagian ucapan saya yang sebenarnya dimaksudkan sebagai guyonan. Setelah saya menontonnya kembali, saya menyadari dan mengakui bahwa candaan tersebut tidak pantas, tidak tepat, dan tidak layak diucapkan, apalagi oleh seorang pejabat publik," kata Nusron saat konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/8).
Menurut Nusron, tujuan pernyataannya adalah menjabarkan kebijakan pertanahan, khususnya soal penanganan tanah terlantar sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia mengungkapkan, terdapat jutaan hektare tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dibiarkan terlantar, tidak produktif, dan tidak memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
"Tanah-tanah ini bisa dimanfaatkan negara untuk program strategis yang mendukung kesejahteraan rakyat, seperti reforma agraria, pertanian, ketahanan pangan, perumahan terjangkau, hingga penyediaan lahan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas," jelasnya.
Nusron menegaskan bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak menyasar lahan milik rakyat, termasuk sawah, pekarangan, tanah warisan, atau tanah yang telah bersertifikat hak milik maupun hak pakai.
"Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, warganet, dan seluruh masyarakat Indonesia. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyinggung pihak manapun," pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto