SETIAP instansi di Indonesia mempunyai formasi masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebelumnya, urutan pertama yakni pemerintah daerah (pemda).
Wajar jika pemerintah daerah memiliki formasi besar karena pemda yang langsung mengelolah sekolah-sekolah negeri seperti SD, SMP, dan SMA.
PPPK di pemerintah daerah meliputi penyedia fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan RSUD.
Urutan kedua yang memiliki formasi besar adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kementerian ini juga butuh formasi besar karena nantinya mengangkat guru honorer menjadi PPPK.
Pada urutan ketiga, yang memiliki formasi besar adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kementerian ini masih kekurangan tenaga medis seperti perawat, dokter, dan bidan untuk kebutuhan di berbagai daerah sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pembagian formasi.
Pada urutan keempat, formasi besar dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
Kementerian ini sangat banyak membutuhkan tenaga kerja seperti insinyur, perencana, dan pengawas proyek yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Dengan dibaginya formasi seperti ini, salah satu tujuannya adalah mengurangi pegawai non-ASN (tenaga honorer) yang sudah bertahun-tahun bekerja di instansi pemerintah. (Baiq Alwi)
Editor : Ina Herdiyana