Radarbangkalan.id - Kejadian ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 turut menjadi perhatian Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan (MCST).
Hal ini dipicu oleh pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, yang mengaitkan tragedi tersebut dengan game PUBG: Battlegrounds.
Baca Juga: Kasus Viral Gus Elham Cium Anak di Panggung, Menag: Tindakan Tak Bermoral Harus Jadi Musuh Bersama
PUBG sendiri merupakan game battle royale online buatan Krafton, salah satu perusahaan game terbesar asal Korea Selatan.
Pernyataan yang menghubungkan insiden tersebut dengan PUBG memicu reaksi dari pemerintah Korea Selatan.
Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan memberikan respons resmi kepada pemerintah Indonesia.
Mereka menekankan bahwa tidak ada bukti memadai untuk mengaitkan game PUBG dengan kasus ledakan di SMAN 72.
"Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata berpendapat, mengaitkan insiden bom dengan game asal Korea tersebut tidaklah cukup," kata pejabat MCST sebagaimana dikutip dari ZDNet, Kamis (13/11/2025).
Baca Juga: Roy Suryo dan Dua Tersangka Lain Diperiksa Besok di Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Dia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan posisi resmi kepada pemerintah Indonesia dan masih melakukan penyelidikan terkait situasi tersebut.
Kontroversi muncul setelah insiden ledakan yang dilakukan seorang siswa yang membawa bahan peledak ke area masjid SMA di Jakarta Utara.
Peristiwa ini melukai hampir 100 orang, sehingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyelidikan terhadap kemungkinan pengaruh game yang mengandung unsur kekerasan.
Dalam salah satu sesi rapat kabinet, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut PUBG sebagai contoh game online yang dianggap membuat kekerasan terasa normal secara psikologis dan menyebut game tersebut akan diatur lebih ketat.
Pernyataan ini langsung mendapatkan reaksi dari Korea Selatan, yang sedang giat mempromosikan pertumbuhan industri game mereka.
Bulan sebelumnya, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menegaskan bahwa game tidak bisa disamakan dengan zat adiktif.
Baca Juga: Inovasi Energi Terbarukan: Bobi Boss Ubah Jerami Jadi Bahan Bakar Nabati Buatan Indonesia
Ia menolak kebijakan pembatasan industri game hanya karena isu kecanduan. Pemerintah Korea Selatan melalui MCST bahkan berkomitmen mempercepat pengembangan industri game, termasuk memperkuat ekosistem kreator.
Selain itu, pada 10 November 2025, Partai Demokrat Korea meresmikan Komite Khusus Game Gelombang Kedua.
Komite ini bertugas menangani amandemen Undang-Undang Promosi Industri Game, penataan sistem item gacha, serta memberikan dukungan kepada pengembang indie dan sektor esports.
Editor : Ubaidillah