Radarbangkalan.id – Pemerintah Kabupaten Karawang resmi menaikkan honorarium bagi guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kebijakan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam agenda resmi di Karawang.
Ia menegaskan bahwa kenaikan honor ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi yang telah lama disuarakan para guru.
Sebelumnya, honor guru PPPK paruh waktu di Karawang hanya sekitar Rp800 ribu per bulan.
Setelah melalui pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun ini honor mereka naik signifikan menjadi Rp1,5 juta per bulan.
Bupati menekankan, kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan penghargaan bagi tenaga pendidik yang tetap setia mengabdi meski bekerja dengan jam terbatas.
PPPK paruh waktu sendiri merupakan skema baru yang diperkenalkan pemerintah untuk mengatasi dampak penghapusan tenaga honorer.
Mereka bekerja sekitar 4 jam per hari, namun tetap berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berhak mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP).
Skema ini memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk tetap bekerja di instansi pemerintah dengan fleksibilitas waktu, tanpa kehilangan status kepegawaian.
Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menjelaskan pendapatan guru non-ASN selama ini bersumber dari dua komponen yakni, Pendapatan Masyarakat Sekolah (PMS) yang berasal dari APBD, serta honor dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN.
Besaran PMS yang diterima guru berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan, tergantung masa kerja masing-masing.
Dengan adanya kenaikan honor PPPK paruh waktu, pemerintah berharap kesejahteraan guru semakin terjamin.
Editor : Yusron Hidayatullah