Radarbangkalan.id – Polemik seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mencuat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Sebanyak 10 orang honorer dari Kecamatan Balanipa mendatangi Inspektorat Kabupaten Polman untuk mengadukan dugaan kecurangan dalam proses pengusulan nama.
Mereka mengaku telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di kantor kelurahan maupun kecamatan, namun tidak diakomodir dalam daftar PPPK Paruh Waktu.
Ironisnya, posisi mereka justru digantikan oleh honorer baru yang hanya bekerja sekitar satu tahun.
Dalam aduan tersebut, para honorer menuding adanya praktik nepotisme. Nama-nama yang lolos diduga berasal dari lingkaran keluarga pejabat kelurahan.
Kondisi ini memunculkan istilah “honorer siluman” karena dianggap tidak memenuhi syarat pengalaman kerja.
“Teman-teman yang sudah 10 sampai 20 tahun mengabdi justru tidak diusulkan. Sedangkan yang baru setahun langsung masuk daftar. Kami merasa ada permainan,” ungkap salah satu perwakilan honorer.
Beberapa dari 10 honorer yang mengadu bahkan tercatat telah bekerja sejak 2004. Ada yang sudah mengabdi 18 tahun, 20 tahun, bahkan 21 tahun.
Usia mereka kini rata-rata di atas 40 tahun, dengan sebagian sudah mendekati 50 tahun.
Meski memiliki masa kerja panjang, nama mereka tidak masuk dalam daftar PPPK Paruh Waktu.
Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam karena dianggap mengabaikan loyalitas dan pengabdian.
Baca Juga: Syok Berat, Belasan Pegawai PPPK Paruh Waktu Jatuh Sakit Setelah Kontrak Tak Diperpanjang
Para honorer berharap Inspektorat Kabupaten Polman segera melakukan pemeriksaan dan membatalkan nama-nama yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Mereka menekankan perlunya transparansi agar seleksi PPPK Paruh Waktu idak menimbulkan kecemburuan sosial.
Editor : Yusron Hidayatullah