RadarBangkalan.id - Ketegangan politik global semakin mengencang dan menggenggam erat ekonomi Indonesia, memunculkan ancaman serius akan krisis ekonomi yang mengintai. Ahli-ahli ekonomi telah menggulung bendera peringatan atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi menggoyahkan landasan ekonomi dalam negeri.
Josua Pardede, seorang ekonom berdedikasi dari Bank Permata, menyoroti kegentingan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang memadai. Salah satu sorotannya jatuh pada program subsidi harga gas bumi untuk sektor industri, yang lebih dikenal sebagai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Dengan tegas, Pardede menyatakan bahwa kebijakan HGBT, yang sebelumnya digulirkan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, kini berpotensi menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Oleh karena itu, penyelidikan menyeluruh terhadap sektor-sektor industri yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk menjamin efektivitasnya dalam mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, penerapan kebijakan HGBT juga berpotensi memperbesar jurang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah situasi di mana penerimaan negara menurun akibat kenaikan impor bahan bakar minyak (BBM) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan surplus neraca perdagangan barang Indonesia, sementara penerimaan negara cenderung menurun seiring dengan stabilisasi harga komoditas. Situasi ini semakin memperburuk risiko twin deficit yang sedang dihadapi Indonesia, yakni pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal.
Meskipun ada pandangan yang menyatakan perlunya mempertahankan kebijakan HGBT sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global, pandangan lain memandang kondisi ini sebagai sementara dan tidak mampu menjadi dasar kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pardede menekankan pentingnya meningkatkan daya saing industri melalui inovasi teknologi produksi, efisiensi biaya, dan pengurangan biaya logistik. Baginya, langkah-langkah fundamental semacam itu jauh lebih bermakna dalam jangka panjang dibandingkan dengan kebijakan subsidi harga gas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menegaskan pentingnya menjaga kesehatan APBN dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan HGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan daya saing korporasi dan menjaga kestabilan fiskal negara.
Dengan perekonomian yang semakin rentan akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi yang cerdas dan tepat menjadi kunci untuk menangkal tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor : Raditya Mubdi