RadarBangkalan.id - Tokyo, ibu kota Jepang, bakal mengimplementasikan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu untuk pegawai pemerintah mulai April 2025.
Langkah ini diambil untuk mendukung para ibu yang bekerja dan berupaya meningkatkan angka kelahiran di Jepang yang terus menurun.
Pemerintah Metropolitan Tokyo mengungkapkan bahwa setiap karyawan akan mendapat tiga hari libur setiap minggunya.
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, dalam pidato kebijakannya mengatakan, “Kami akan meninjau gaya kerja yang lebih fleksibel, memastikan bahwa tidak ada yang harus meninggalkan karier mereka karena peristiwa hidup seperti melahirkan atau merawat anak.”
Koike juga menambahkan, "Sekaranglah waktunya bagi Tokyo untuk mengambil langkah konkret guna melindungi dan meningkatkan kehidupan serta ekonomi warganya di tengah masa-masa penuh tantangan bagi negara ini."
Jepang sendiri tengah menghadapi penurunan tajam dalam angka kelahiran selama bertahun-tahun.
Pada Juni lalu, jumlah kelahiran mencapai titik terendah, sementara pemerintah gencar mendorong generasi muda untuk menikah dan memiliki anak.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, hanya tercatat 727.277 kelahiran tahun lalu, dengan angka kelahiran turun menjadi 1,2 sangat jauh dari angka ideal 2,1 untuk mempertahankan stabilitas populasi.
Untuk mengatasi krisis populasi ini, pemerintah Jepang telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk mendorong para pria untuk mengambil cuti ayah.
Penurunan angka kelahiran banyak dikaitkan dengan budaya kerja yang sangat menuntut dan biaya hidup yang semakin tinggi di Jepang.
Jam kerja yang panjang dan melelahkan telah menjadi masalah utama, dengan banyak pekerja Jepang yang mengalami masalah kesehatan akibat kelelahan berlebihan.
Salah satu fenomena ekstrem yang dikenal di Jepang adalah "karoshi", yang berarti kematian akibat terlalu banyak bekerja.
Di Jepang, perempuan seringkali dihadapkan pada dilema antara memilih karier atau keluarga, dengan budaya lembur yang kerap membuat mereka merasa kesulitan untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan merawat anak.
Kebijakan empat hari kerja ini mendapat perhatian positif dari berbagai pihak, bahkan di luar Jepang.
Beberapa perusahaan di Barat sudah mulai mengeksplorasi pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.
Namun, bagi sebagian besar perusahaan Jepang, konsep ini masih dianggap radikal karena budaya kerja di sana seringkali menganggap lama waktu kerja sebagai tanda loyalitas terhadap perusahaan.
Tokyo bukan satu-satunya kota di Asia yang mengadopsi kebijakan ramah keluarga.
Singapura, misalnya, tahun ini telah menetapkan pedoman baru yang mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan pengaturan kerja fleksibel bagi karyawan, termasuk kemungkinan penerapan minggu kerja empat hari atau jam kerja yang lebih fleksibel. ***
Editor : Azril Arham