Radarbangkalan.id - Bencana alam kembali melanda berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Banjir besar merendam rumah warga, tanah longsor menelan permukiman, banjir bandang menerjang dengan cepat, dan letusan gunung api memaksa ribuan warga mengungsi dalam waktu singkat.
Baca Juga: Detik-Detik Munculnya Gelombang Tsunami di Jepang Pasca Gempa M 6,7
Setiap kabar, foto, dan video yang beredar di media sosial membawa rasa kehilangan serta ketidakpastian yang sama. Pertanyaan pun muncul: sampai kapan kondisi seperti ini terus berulang?
Indonesia seakan bergerak dari satu bencana ke bencana lain tanpa memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri.
Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik, Indonesia bukan satu-satunya yang menghadapi risiko besar. Jepang, negara dengan ancaman gempa dan tsunami serupa, mengalami ujian alam yang tidak kalah berat.
Ada satu hal yang membedakan Jepang, yaitu kemampuan untuk belajar, tumbuh, dan membangun ketangguhan dari setiap bencana yang terjadi.
Peristiwa gempa dan tsunami 11 Maret 2011 atau 3.11 menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa bisa runtuh tetapi tidak menyerah.
Pembelajaran dari pengalaman itu dijelaskan dalam buku "Japan’s Disaster Governance: How Was the 3.11 Crisis Managed?" karya Itoko Suzuki dan Yuko Kaneko pada 2013, yang relevan sebagai cermin bagi Indonesia.
Baca Juga: Detik-Detik Munculnya Gelombang Tsunami di Jepang Pasca Gempa M 6,7
Salah satu pelajaran penting dari Jepang adalah keberanian untuk bersikap transparan kepada rakyat.
Setelah 3.11, pemerintah Jepang memaksimalkan semua saluran informasi—televisi nasional, radio darurat, jaringan telekomunikasi, hingga pengeras suara di permukiman—untuk menyampaikan perkembangan situasi secara jelas.
Transparansi membuat warga tetap tenang karena mereka mengetahui apa yang terjadi dan langkah yang harus diambil.
Di Indonesia, kondisi sering berlawanan. Informasi bencana kerap simpang siur, peringatan dini tidak tersampaikan dengan efektif, dan masyarakat akhirnya mengandalkan media sosial yang belum tentu akurat.
Baca Juga: Kondisi Terbaru Lillo, Siswa SD Korban Tabrakan Mobil MBG: 18 Gigi Copot dan Jalani Perawatan PICU
Padahal, bagi warga yang sedang menghadapi bencana, kejelasan informasi adalah bentuk harapan.
Jika Jepang mampu membangun sistem informasi bencana terpadu dan tepercaya, Indonesia juga memiliki peluang yang sama karena transparansi adalah soal komitmen, bukan sekadar teknologi.
Pelajaran berikutnya adalah pentingnya kepemimpinan lokal yang kuat. Dalam buku Suzuki dan Kaneko dijelaskan bahwa pemerintah daerah di Jepang memiliki kewenangan besar saat bencana terjadi.
Baca Juga: Update Kasus Kalibata: Satu Tewas, Satu Kritis, Polisi Buru Pelaku Ganda
Mereka bisa mengambil keputusan cepat tanpa menunggu instruksi pusat, seperti menggerakkan evakuasi, membuka pusat bantuan, atau memobilisasi relawan. Setiap menit adalah nyawa.
Di Indonesia, birokrasi sering membuat penanganan bencana terlambat. Kepala daerah kebingungan, relawan tidak terkoordinasi, dan bantuan datang ketika kondisi sudah memburuk.
Agar situasi berubah, pemimpin daerah perlu diperkuat melalui pelatihan, kewenangan jelas, serta dana kontinjensi yang siap digunakan kapan pun.
Selain kepemimpinan, Jepang juga membangun budaya kesiapsiagaan yang melekat di kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekolah terbiasa melakukan simulasi gempa dan evakuasi.
Mereka tahu cara berlindung, membawa tas darurat, hingga mengenali titik aman ketika sirene berbunyi. Semua ini bukan seremonial, melainkan budaya.
Baca Juga: Direktur Utama Terra Drone Ditangkap Terkait Kebakaran Maut yang Tewaskan 22 Orang
Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak memahami langkah dasar ketika bencana terjadi.
Sekolah perlu menjadikan simulasi sebagai rutinitas, kantor harus memiliki jalur evakuasi jelas, dan desa atau kelurahan memiliki tim siaga terlatih.
Jepang juga memberi contoh bagaimana investasi mitigasi bencana menjadi prioritas jangka panjang.
Setelah tsunami 2011, mereka membangun tanggul raksasa, pintu air otomatis, shelter vertikal, hingga infrastruktur tahan gempa. Biayanya besar, tetapi manfaatnya lebih besar karena menyelamatkan ribuan nyawa.
Baca Juga: Kasus Cek Mahar Rp 3 Miliar Palsu: Kronologi hingga Mbah Tarman Jadi Tersangka
Di Indonesia, proyek pencegahan sering kalah oleh kepentingan jangka pendek. Tanggul tidak diperbaiki, daerah pesisir minim shelter evakuasi, dan pemetaan risiko hanya menjadi dokumen formal. Padahal, biaya bencana jauh lebih besar daripada biaya mitigasi.
Jepang juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Saat peristiwa 3.11, perusahaan logistik, telekomunikasi, media, hingga energi membantu masyarakat secara aktif. Di Indonesia, kolaborasi sering hanya bersifat program CSR dan belum terstruktur.
Baca Juga: Kasus Cek Mahar Rp 3 Miliar Palsu: Kronologi hingga Mbah Tarman Jadi Tersangka
Saat bencana kembali terjadi, Indonesia perlu melihat Jepang bukan sebagai negara yang lebih maju, tetapi sebagai negara yang pernah hancur lalu bangkit melalui tata kelola bencana yang kuat. Indonesia tidak bisa mengubah letak geografisnya, tetapi bisa mengubah cara merespons bencana.
Bangsa ini mampu belajar, berubah, dan membangun ketangguhan. Karena ketangguhan bukan soal keberuntungan, tetapi soal keberanian untuk belajar dari pengalaman dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Editor : Ubaidillah