RadarBangkalan.id - Ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO kembali meningkat setelah Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak dikesampingkan dalam upaya mengambil alih Greenland, wilayah otonom milik Denmark di kawasan Arktik.
Pernyataan ini muncul di tengah sikap Denmark dan Greenland yang justru mendorong dialog demi meredakan situasi.
Baca Juga: Pendaftaran TNI AD Tamtama 2026 Dibuka, Ini Cara Daftar, Syarat, dan Jadwal Lengkapnya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mengeksplorasi berbagai opsi untuk menguasai Greenland.
Gedung Putih menegaskan bahwa penggunaan militer Amerika Serikat "selalu menjadi pilihan". Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (6/1/2026) waktu setempat dan langsung memicu kekhawatiran baru di Eropa terkait masa depan aliansi transatlantik.
Gedung Putih menyampaikan peringatan keras tersebut meski pemerintah Greenland dan Denmark sebelumnya telah menyerukan pertemuan segera dengan Amerika Serikat untuk meluruskan apa yang mereka sebut sebagai "kesalahpahaman".
Minat lama Trump terhadap Greenland kembali mencuat setelah intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela.
Baca Juga: BSU 2026 Kapan Cair? Ini Informasi Terbaru, Prediksi Besaran, dan Cara Cek Penerima
Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut menghidupkan kembali ambisi Trump terhadap wilayah Arktik itu.
Greenland dipandang memiliki cadangan mineral tanah jarang yang belum tergarap serta posisi strategis yang semakin penting seiring mencairnya es kutub yang membuka jalur pelayaran baru.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa "mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat," terutama untuk menangkal pengaruh negara pesaing seperti Rusia dan China.
"Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer Amerika Serikat selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan panglima tertinggi," kata Leavitt kepada AFP.
Pernyataan tersebut semakin memperdalam kekhawatiran di Eropa bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu NATO berpotensi mengalami retakan serius.
Baca Juga: Video Diduga Jule dan Yuka di Hotel Beredar, Publik Menunggu Klarifikasi
Sebelumnya, pemerintah Greenland dan Denmark menyatakan telah meminta pertemuan cepat dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk membahas isu tersebut. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil.
Baca Juga: Akhirnya Terungkap! Purbaya Buka-Bukaan Soal Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
"Sejauh ini belum memungkinkan," tulis Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt di media sosial, "meskipun pemerintah Greenland dan Denmark telah meminta pertemuan di tingkat menteri sepanjang tahun 2025."
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen berharap pertemuan dengan Rubio dapat menyelesaikan "sejumlah kesalahpahaman".
Di sisi lain, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen kembali menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan masa depannya hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.
Pernyataan Nielsen disampaikan setelah Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol bergabung dengan Denmark dalam menyatakan kesiapan membela "prinsip universal" berupa "kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggunya batas negara."
Baca Juga: 7 Video CCTV Jadi Bukti Kunci Kasus Dugaan Perzinahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli
"Atas dukungan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya," tulis Nielsen di media sosial.
Saat ini, Amerika Serikat telah memiliki satu pangkalan militer di Greenland, wilayah yang dihuni sekitar 57.000 penduduk.
Trump sebelumnya mengisyaratkan keputusan terkait Greenland bisa diambil "sekitar dua bulan lagi," setelah situasi di Venezuela, tempat pasukan AS menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu lalu, dinilai stabil.
Respons NATO
Dalam pernyataan bersama para pemimpin Eropa, keamanan Arktik disebut sebagai isu yang "krusial" bagi keamanan internasional dan transatlantik.
Baca Juga: Usai Maduro Ditangkap AS, Venezuela Terbelah antara Lega dan Cemas
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Denmark, termasuk Greenland, merupakan bagian dari NATO serta menyerukan pendekatan kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan kutub.
Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.
"Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, dan tidak pihak lain, yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland," bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Donasi Konser Valen DA7 Kontras, Pamekasan Tembus Rp1,1 Miliar Sumenep Rp71 Juta
Meski demikian, Macron dan Starmer berupaya meredam ketegangan saat menghadiri perundingan perdamaian Ukraina di Paris bersama utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.
"Saya tidak bisa membayangkan skenario di mana Amerika Serikat berada pada posisi untuk melanggar kedaulatan Denmark," kata Macron.
Starmer menyebut posisinya telah disampaikan dengan "jelas" melalui pernyataan bersama tersebut, meski tidak mengulanginya secara terbuka di hadapan media.
Trump sendiri telah melontarkan gagasan untuk menganeksasi Greenland sejak masa jabatan pertamanya.
"Ini seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang," ujar Marc Jacobsen, pakar keamanan, politik, dan diplomasi Arktik dari Royal Danish Defence College, kepada AFP.
Trump sebelumnya mengklaim Denmark tidak mampu menjamin keamanan Greenland. Pemerintah Denmark membantah pernyataan tersebut dengan menyebut telah meningkatkan investasi keamanan secara signifikan, termasuk mengalokasikan sekitar 90 miliar kroner atau setara US$14 miliar dalam setahun terakhir.
Baca Juga: Ronaldo Cetak 40 Gol di 2025, Hasrat Kembali Bermain di Eropa Masih Menyala
Editor : Ubaidillah