RadarBangkalan.id - Protes di Iran yang pecah pada akhir Desember akibat lonjakan harga kebutuhan hidup kini berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap penguasa agama yang telah memerintah negara itu sejak Revolusi Islam 1979.
Aksi demonstrasi tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi, tetapi juga legitimasi kekuasaan ulama yang memimpin Republik Islam Iran.
Baca Juga: Krisis Iran Memuncak, Nilai Rial Tembus 1,1 Juta per Dolar AS
Menurut laporan media pemerintah, lebih dari 100 personel keamanan tewas dalam beberapa hari terakhir.
Sementara itu, aktivis oposisi menyebut jumlah korban sebenarnya lebih tinggi dan mencakup puluhan demonstran. Al Jazeera menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen kedua klaim tersebut.
Tekanan terhadap pemerintah Iran semakin besar seiring munculnya gerakan oposisi yang terfragmentasi.
Sebagian kelompok bergerak di dalam negeri, sementara lainnya menyuarakan perlawanan dari luar Iran.
Baca Juga: 5 Fakta Pegawai Pajak Jakarta Utara Kena OTT KPK, Dugaan Suap hingga Barang Bukti
Kelompok di pengasingan dan diaspora Iran memainkan peran penting, dengan aksi solidaritas yang juga muncul di sejumlah negara seperti Inggris dan Jerman.
Mengapa Protes Iran Tidak Memiliki Pemimpin yang Jelas
"Iran saat ini kekurangan kelompok oposisi yang seragam yang dapat membentuk pemerintahan," kata Shahram Akbarzadeh, profesor politik Timur Tengah dan Asia Tengah di Universitas Deakin, Australia, kepada Al Jazeera.
Ia menjelaskan bahwa kelompok oposisi Iran, baik di dalam maupun luar negeri, terpecah dengan tujuan yang berbeda-beda.
Baca Juga: Buka Suara soal Alasan Doyan Selingkuh, Jule Bongkar Sikap Kasar Daehoon yang Diduga Lakukan KDRT
Sebagian memiliki tokoh pemimpin, sementara yang lain tidak. Namun, tidak ada figur di dalam Iran yang muncul sebagai pemimpin oposisi utama dalam gelombang protes saat ini.
Salah satu penyebab utamanya adalah ketakutan terhadap pembalasan. Aktivis oposisi dinilai enggan menonjolkan satu figur tertentu karena risiko penangkapan atau penindasan oleh aparat keamanan.
Baca Juga: Hasil Al Hilal vs Al Nassr 3-1: Comeback Dramatis, Ronaldo Tak Cukup
Gerakan Hijau dan Trauma Kepemimpinan Terbuka
Pengalaman Gerakan Hijau Iran pada Juni 2009 menjadi salah satu faktor penting. Gerakan tersebut muncul sebagai demonstrasi besar-besaran menentang kemenangan Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilihan presiden yang kontroversial.
Tokoh-tokoh seperti Mir-Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi kemudian menjadi simbol perlawanan.
Namun sejak 2011, Mousavi dan Karroubi ditempatkan di bawah tahanan rumah. Meski Karroubi kemudian dibebaskan, pengalaman tersebut membuat banyak demonstran saat ini enggan mengorganisasi diri di sekitar satu pemimpin yang mudah diidentifikasi.
Baca Juga: Registrasi Akun SNPMB 2026 Dibuka, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya
Peran Generasi Z dan Pola Aksi Terdesentralisasi
Seperti banyak gerakan protes modern di berbagai negara, demonstrasi di Iran kini banyak digerakkan oleh generasi muda, termasuk Generasi Z. Mobilisasi dilakukan melalui jaringan mahasiswa, media sosial, dan komunitas lingkungan.
Pola ini melahirkan banyak kelompok dan pemimpin lokal, bukan satu tokoh sentral. Model desentralisasi ini membuat protes lebih sulit dipadamkan, namun juga menyulitkan terbentuknya struktur kepemimpinan nasional yang terpadu.
Maryam Rajavi dan Organisasi Mujahidin Rakyat
Organisasi Mujahidin Rakyat Iran atau Mujahidin-e Khalq (MEK) merupakan kelompok oposisi lama yang kini bermarkas di luar negeri.
Kelompok ini pernah terlibat konflik bersenjata dengan rezim Shah dan target Amerika Serikat pada era 1970-an, namun kemudian tersisih dari dinamika oposisi utama di dalam negeri.
Baca Juga: Kode Redeem FF SG Meteor 2026 Terbaru, Skin M1887 Incendium Burst Gratis
Dipimpin oleh Maryam Rajavi, kelompok ini aktif di Barat melalui Dewan Perlawanan Nasional Iran. Meski memiliki jaringan internasional, Mujahidin dinilai hampir tidak memiliki basis nyata di dalam Iran dan kerap dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.
Koalisi Republik Demokratik Sekuler
Pada 2023, sejumlah kelompok diaspora membentuk koalisi Solidaritas untuk Republik Demokratik Sekuler di Iran.
Baca Juga: Viral MBG Dibagikan Pakai Plastik, SPPG Pandeglang Beri Klarifikasi
Koalisi ini menyerukan pemisahan agama dan negara, pemilu bebas, serta sistem peradilan dan media yang independen.
Meski populer di kalangan diaspora, pengaruh koalisi ini di dalam Iran dinilai masih terbatas. “Saya rasa hal itu tidak memiliki pengaruh di ranah publik,” kata Maryam Alemzadeh, profesor madya sejarah dan politik Iran di Universitas Oxford.
Minoritas Kurdi dan Baluch
Kelompok minoritas seperti Kurdi dan Baluch juga menjadi elemen penting dalam protes. Kedua kelompok yang mayoritas beragama Islam Sunni ini kerap berkonflik dengan pemerintah pusat yang didominasi elite Persia Syiah.
Wilayah Kurdi di barat Iran dan Sistan-Baluchestan di tenggara sering menjadi pusat protes paling intens.
Namun, seperti wilayah lain, tidak ada satu gerakan oposisi terpadu yang mampu menyatukan perlawanan secara nasional.
“Pemerintah Iran secara aktif dan efektif telah menekan setiap upaya oposisi terorganisir,” kata Alemzadeh kepada Al Jazeera.
Ia menambahkan bahwa bahkan LSM, serikat pekerja, dan kelompok mahasiswa telah lama ditumpas, sehingga kepemimpinan akar rumput sulit tumbuh.
Reza Pahlavi dan Kaum Monarkis
Reza Pahlavi, putra Shah terakhir Iran, muncul sebagai tokoh oposisi paling dikenal di luar negeri. Hidup di pengasingan di Amerika Serikat, ia memimpin gerakan monarki melalui Dewan Nasional Iran, meski mengklaim mendukung sistem sekuler dan demokratis yang diputuskan lewat referendum.
Baca Juga: Viral Curhat Guru ASN Pasuruan soal Jarak 57 Km, Berujung Pemecatan
Pahlavi mendapat dukungan kuat dari diaspora Iran, namun ditentang oleh kelompok oposisi lain seperti kaum republikan dan kelompok kiri.
Baca Juga: Resmi! KemenHAM Buka Lowongan 500 PPPK Tahun 2026, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Di dalam Iran sendiri, pandangan terhadap era monarki terbelah antara nostalgia dan ingatan akan ketimpangan serta penindasan.
“Seruan untuk kembalinya Pahlavi adalah reaksi nostalgia terhadap kebuntuan ekonomi dan diplomatik yang diciptakan oleh rezim Islam,” kata Akbarzadeh.
Menurutnya, dukungan terhadap Pahlavi lebih mencerminkan penolakan terhadap kekuasaan ulama dibandingkan keinginan nyata menghidupkan kembali monarki.
Baca Juga: Kehilangan Motor? Polres Sampang Umumkan Daftar Kendaraan Hasil Curanmor
Fragmentasi oposisi inilah yang membuat protes besar di Iran terus berlangsung tanpa kepemimpinan tunggal, sekaligus menjadi tantangan utama bagi perubahan politik yang terorganisir di negara tersebut.
Editor : Ubaidillah