Oleh: Mohammad Sugianto wartawan senior Jawa Pos Radar Madura
Kemarin sore, saya tidak sengaja scroll TikTok saat mengisi waktu senggang. Di antara berbagai video hiburan, muncul satu unggahan yang membuat saya berhenti cukup lama: seorang pria paruh baya, dikenal luas sebagai juragan tembakau dari Madura, sedang berbicara penuh keyakinan soal harga tembakau tahun ini. Namanya tak asing—terkenal, bahkan familier bukan hanya bagi petani, tetapi juga masyarakat umum yang tinggal di daerah penghasil tembakau.
Dengan percaya diri, ia memprediksi harga tembakau bukan hanya untuk Madura, tapi se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. “Puncak harga tembakau berada di pertengahan Agustus dan September, Kalau tidak turun hujan. Diatas itu akan anjlok,” katanya sambil menyebut nominal seolah ia adalah juru bicara resmi pasar. Dalam benak saya langsung terlintas: hebat betul orang ini. Sudah seperti "Pawang harga", seolah-olah harga tembakau memang ditentukan di mulut tengkulak, bukan di meja negara.
Lalu saya berpikir: kalau harga sudah bisa ditetapkan oleh satu-dua orang seperti ini, di mana peran negara?
Musim kemarau tahun ini memang basah. Tapi bukan hanya tanah yang lembek—nasib petani tembakau juga sama: loyo, lesu, dan luka. Harga mungkin nanti bisa anjlok. Dan lagi-lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada satu pun yang bisa dimintai tanggung jawab. Negara diam. Tengkulak berjaya.
Sudah puluhan tahun petani tembakau hidup dalam teka-teki. Harga tidak pernah pasti. Yang bisa menebak harga justru para tengkulak, bukan dinas pertanian, bukan lembaga pemerintah. Mereka bahkan sering memutuskan harga sebelum panen dimulai. Alasannya selalu bisa dicari: karena cuaca, karena kualitas daun, karena pasar.
Dan petani? Tidak bisa apa-apa. Mereka hanya punya satu pilihan: menjual atau membusukkan hasil panen mereka sendiri.
Pemerintah kemana?
Dinas pertanian sibuk menyusun program pelatihan. DPR reses. Kementerian sibuk memamerkan statistik. Tapi tidak ada satu pun yang datang membawa kepastian harga. Tidak ada jaring pengaman. Tidak ada lembaga pembeli seperti Bulog untuk gabah. Tembakau, seolah-olah, adalah anak tiri dari sektor pertanian.
Padahal, di wilayah seperti Madura, Jember, Probolinggo, hingga Lombok, tembakau bukan sekadar komoditas. Ia adalah nafas ekonomi. Satu musim panen bisa menentukan nasib ekonomi keluarga selama setahun ke depan. Jika harga anjlok, maka kemiskinan bisa berlangsung dua sampai tiga tahun.
Apakah ini dibiarkan agar industri besar bisa tetap beli murah?
Apakah negara memang tidak pernah benar-benar serius mengurus pertanian—selain menjadikannya bahan kampanye?
Sekarang, mari lihat ironi ini:
Ketika harga jual tembakau jatuh, cukai tetap naik. Ketika petani rugi, industri tetap untung. Ketika panen tiba, pemerintah justru tidak ada.
Beginilah realitas industri tembakau di Indonesia: Tengkulak jadi penentu. Petani jadi korban. Negara jadi penonton.
Sudah saatnya ini diakhiri. Harga tembakau harus punya dasar hukum yang adil. Harus ada intervensi negara. Kalau perlu, bentuk lembaga resmi seperti Bulog untuk membeli tembakau rakyat. Jangan biarkan nasib petani terus ditentukan oleh prediksi awan atau ucapan sepihak dari tengkulak. Karena kalau ini terus dibiarkan, yang basah bukan cuma ladang tembakau—tapi juga harga diri petani, dan akal sehat kita sebagai bangsa.(gik)
Editor : Mohammad Sugianto