Oleh MATRONI MUSERANG
Dosen filsafat STKIP PGRI Sumenep
KESALEHAN sosial telah menjadi salah satu kategori moral dan religius yang menempati posisi sentral dalam diskursus keagamaan kontemporer, terutama di tengah masyarakat yang mengklaim berakar pada nilai-nilai spiritual. Namun, di balik semarak narasi tentang ”kesalehan social”, tersimpan paradoks dan lapisan-lapisan kepentingan yang perlu dibongkar secara kritis dan mendalam. Dalam konteks ini, pendekatan dekonstruktif—sebagaimana dikembangkan oleh Jacques Derrida—menawarkan lensa yang tajam untuk menganalisis ulang konsep kesalehan sosial, bukan sebagai kebenaran tunggal dan utuh, melainkan sebagai konstruksi yang dipenuhi kontradiksi, tafsir ideologis, dan performativitas semu.
Simulakra Moral
Pada permukaan, kesalehan sosial dimaknai sebagai bentuk keberagamaan yang terwujud dalam tindakan nyata, misalnya membantu sesama, peduli pada kaum miskin, aktif dalam kegiatan sosial, serta menebar kebaikan di ruang publik. Namun, pertanyaan yang sering luput diajukan adalah, apakah tindakan itu muncul dari kesadaran etis yang otentik, ataukah hanya bentuk kapitalisasi simbolik untuk mendapatkan legitimasi sosial dan politik?
Jean Baudrillard dalam konsep simulakra menyebutkan bahwa realitas hari ini seringkali bukanlah realitas itu sendiri, melainkan tiruan dari realitas—bahkan tiruan dari tiruan yang telah kehilangan rujukan aslinya. Kesalehan sosial, dalam banyak kasus, tampil sebagai simulakra, sebuah performa kebaikan yang dikemas dan dipertontonkan secara massal, terutama di era digital dan media sosial. Amal menjadi konten. Empati menjadi estetika. agama berubah menjadi panggung moral yang menuntut ”penonton”.
Baca Juga: Jika Hukum Bisa Dimusyawarahkan, untuk Apa Negara Ada?
Membongkar Lapisan Ideologis
Dengan pendekatan dekonstruksi, kita tidak sekadar mencurigai motif di balik kesalehan sosial, melainkan membongkar struktur makna yang menopang konsep tersebut. Kesalehan sosial seringkali dibingkai dalam dikotomi biner, saleh vs. tidak saleh, religius vs. sekuler, peduli vs. acuh. Padahal, seperti dikatakan Derrida, makna tidak pernah stabil, dan selalu dibentuk oleh permainan tanda (différance) yang tak pernah tuntas.
Artinya, kesalehan sosial bukanlah entitas netral. Ia dibentuk oleh rezim diskursif tertentu—entah itu institusi agama, kekuasaan negara, atau kapitalisme moral yang menyusup dalam ranah spiritualitas agama. Kegiatan sosial keagamaan bisa jadi menjadi alat legitimasi kekuasaan atau pencitraan elite, bahkan berfungsi sebagai penenang bagi struktur ketidakadilan yang tetap dipertahankan. Orang miskin dibantu, tetapi kemiskinan tetap dipelihara. Penderitaan diringankan, tetapi sistem yang menciptakan penderitaan tidak digugat.
Problem Otoritas Moral
Salah satu persoalan serius dalam kesalehan sosial adalah monopoli moralitas oleh segelintir otoritas agama atau tokoh masyarakat. Mereka menentukan siapa yang layak disebut ”saleh” dan siapa yang ”tersesat”. Dalam hal ini, kesalehan sosial tidak lagi menjadi praksis transformatif, tetapi berubah menjadi instrumen kontrol sosial.
Lebih berbahaya lagi ketika kesalehan sosial dijadikan alat eksklusi. Mereka yang tidak menunjukkan partisipasi dalam aktivitas sosial keagamaan—misalnya karena alasan ideologis, filosofis, atau karena pilihan hidup yang berbeda—seringkali dicap sebagai individualis, egois, atau bahkan tidak bermoral. Maka yang terjadi adalah normalisasi nilai-nilai kesalehan tertentu dan marginalisasi terhadap bentuk kebaikan yang lain, yang mungkin lebih radikal, lebih senyap, tetapi justru lebih mendasar.
Baca Juga: Ditebak Tengkulak, Dibiarkan Negara
Kesalehan Sosial yang Radikal
Dekonstruksi bukanlah pembongkaran untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka kemungkinan baru. Maka, setelah mendekonstruksi kesalehan sosial, kita perlu membayangkan kembali bentuk kesalehan yang tidak hanya performatif, tetapi radikal dan emansipatoris serta filosofis
Kesalehan sosial yang radikal tidak hanya memberi makan orang miskin, tetapi juga bertanya, mengapa orang miskin terus ada? Ia tidak berhenti pada aksi karitatif, tetapi bergerak ke arah perubahan struktural. Ia tidak larut dalam pencitraan moral, tetapi hadir sebagai bentuk keberpihakan etis yang berani, bahkan jika itu berarti melawan arus mayoritas.
Lebih dari itu, kesalehan sosial yang otentik tidak membutuhkan sorotan publik, tidak mendamba apresiasi, dan tidak takut dianggap melawan norma. Ia adalah bentuk spiritualitas yang membumi dan membebaskan—yang tidak sekadar religius, tetapi juga revolusioner.
Dekonstruksi terhadap kesalehan sosial mengajak kita untuk tidak menerima begitu saja narasi kebaikan yang diproduksi dan disebarkan secara massal. Ia memaksa kita menggugat motif, membongkar kepalsuan, dan mengidentifikasi manipulasi moral yang tersembunyi di balik tindakan sosial-keagamaan.
Hanya dengan sikap kritis seperti inilah, kita dapat merumuskan ulang kesalehan sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai kosmetik moral, tetapi menjadi energi transformatif yang menggugat ketimpangan, menumbuhkan keadilan, dan memperluas ruang kemanusiaan yang otentik. (*)
Editor : Ina Herdiyana