Oleh : Mohammad Sugianto wartawan senior Jawa Pos Radar Madura
Bangkalan sedang kasmaran dengan satu kata: Bubar.
Korwil Pendidikan? Mau dibubarkan.
Dewan Pendidikan? Katanya juga mau dibubarkan.
Alasannya selalu sama: Tidak efektif, Tidak bermanfaat, Katanya. Entah kata siapa.
Dan DPRD? Komisi IV ikut mengangguk. Bahkan paling semangat. Seakan semua masalah pendidikan bisa selesai dengan mantra pendek: “Bubarkan saja.”
Tapi mari kita tanya: sejak kapan urusan pendidikan—urat nadi masa depan—boleh ditakar dengan logika sederhana penting atau tidak penting?
Kalau Dewan Pendidikan dianggap tidak berguna karena rekomendasinya tidak dijalankan, siapa yang sebenarnya gagal? Dewan pendidikannya? Atau pemerintah yang pura-pura tuli?
Analoginya gampang: kalau dokter sudah kasih resep tapi pasien ogah minum obat, siapa yang bodoh? Dokternya atau pasiennya?
Lagi pula, pemerintah daerah itu tidak punya hak membubarkan Dewan Pendidikan. Ada undang-undangnya. Ada dasar hukumnya.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 56.
Jelas sekali: peran masyarakat di pendidikan dijalankan lewat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Itu mandat undang-undang, bukan titipan bupati. - PP No. 17 Tahun 2010 jo. PP No. 66 Tahun 2010.
Lebih rinci lagi. Dewan Pendidikan itu lembaga mandiri. Yang bisa diberhentikan hanya anggotanya, bukan lembaganya. Jadi kalau bupati ingin membubarkan, maaf, tidak ada pintunya.
Membubarkan Korwil itu sama saja dengan merobohkan jembatan antara kabupaten dan sekolah di pelosok. Membubarkan Dewan Pendidikan sama saja dengan menutup mata terhadap suara masyarakat.
Kalau keduanya hilang, siapa yang akan jadi penghubung? Siapa yang jadi pengawas independen? DPRD? Komisi IV? Apa yakin mau kerja seperti Dewan Pendidikan yang tiap hari mau blusukan ke sekolah?
Ini penyakit klasik birokrasi kita: Kalau tidak bisa mengelola, dibubarkan. Kalau tidak bisa membenahi, dihapuskan. Jalan pintas yang kelihatan gagah, tapi sebenarnya malas.
Kalau niatnya betul-betul memperbaiki, pertanyaan yang harus dijawab bukan “Perlu atau tidak Korwil dan Dewan Pendidikan?”, tapi “Bagaimana bikin mereka efektif?”. Kalau orangnya salah, ganti orangnya. Kalau sistemnya lemah, perbaiki sistemnya. Itu baru berani.
Sekarang gampang saja bagi pemerintah untuk membubarkan. Tapi apakah gampang juga memastikan pendidikan tetap jalan tanpa jembatan dan tanpa pengawas? Apakah teknologi bisa mengganti manusia yang tiap hari hadir di lapangan?
Kalau jawabannya tidak, maka pembubaran ini hanya obat bius politik. Efeknya sebentar, penyakitnya tetap.
Dan kalau pendidikan dikelola dengan logika instan seperti ini, jangan heran kalau yang ikut bubar bukan cuma Dewan Pendidikan. Tapi masa depan Bangkalan itu sendiri.
Editor : Mohammad Sugianto