RadarBangkalan.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyadari bahwa penyaluran BBM bersubsidi, seperti Pertalite, saat ini masih belum tepat sasaran.
Karena itulah, ada rencana untuk membatasi penggunaan Pertalite untuk kelompok kendaraan tertentu.
Dalam sebuah presentasi yang berlangsung di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa keputusan tentang kapan kebijakan pembatasan Pertalite ini akan berlaku masih belum ditentukan.
Selain itu, mereka juga belum menentukan secara pasti jenis kendaraan apa saja yang nantinya tidak akan diperbolehkan menggunakan Pertalite.
Namun, menurut skenario yang beredar, sekitar tujuh persen kendaraan akan terdampak oleh kebijakan pengetatan ini.
“Ada beberapa kendaraan yang nantinya tidak bisa lagi mengisi Pertalite. Berdasarkan skenario yang beredar di media, kendaraan dengan mesin di atas 1.400cc yang tidak akan bisa menggunakan Pertalite. Jika itu diterapkan, maka hanya sekitar tujuh persen dari total kendaraan yang akan terdampak,” ujar Rachmat Kaimuddin beberapa waktu lalu.
Jika dilihat lebih rinci, tujuh persen tersebut mencakup mobil pelat hitam dengan mesin 1.400-1.500cc (sekitar 3%), mobil pelat hitam dengan mesin lebih dari 1.500cc (sekitar 3%), dan mobil nonpelat hitam (sekitar 1%).
Sementara itu, pengguna Pertalite terbesar masih berasal dari kendaraan sepeda motor, yang jumlahnya mencapai sekitar 120 juta unit di Indonesia.
Menurut Rachmat, kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran harus segera diterapkan karena besarnya anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Ia menambahkan bahwa jika kebijakan ini dijalankan, maka akan berlaku secara nasional.
BBM Subsidi Banyak Dinikmati Kaum Mampu
Lebih lanjut, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan bahwa saat ini, sekitar 80 persen dari total konsumsi BBM Pertalite dinikmati oleh kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori sejahtera, yakni desil 5 hingga 10.
Konsumsi BBM Pertalite untuk kelompok ini mencapai 19 juta kiloliter per tahun.
Selain Pertalite, penyaluran BBM bersubsidi jenis Solar juga menghadapi masalah yang sama.
Bahkan, 95 persen dari total konsumsi Solar dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, dengan konsumsi mencapai 15 juta kiloliter per tahun.
Besaran anggaran subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah pun terus berubah setiap tahunnya.
Namun, secara rata-rata, pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp 119 triliun untuk subsidi BBM.
Rekor tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana pemerintah menggelontorkan dana subsidi BBM sebesar Rp 292 triliun!
"Penyaluran BBM subsidi saat ini dinilai masih belum tepat sasaran, oleh karena itu kami mengusulkan adanya kebijakan untuk menyalurkan BBM dengan lebih tepat sasaran, dimulai dari Solar," tambah Rachmat. ***
