RadarBangkalan.id - Kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink di Indonesia telah menimbulkan berbagai perdebatan dan keprihatinan di kalangan masyarakat.
Meskipun Starlink menjanjikan solusi untuk masalah konektivitas di Indonesia dengan posisinya di orbit rendah Bumi, namun kemunculannya juga membawa potensi bahaya yang perlu dipertimbangkan dengan serius.
Salah satu perhatian utama berasal dari Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty, yang menyoroti perlunya pemerintah untuk bertindak adil dan konsisten dalam mengatur layanan yang dimiliki oleh Elon Musk ini.
Evita memperingatkan bahwa jika tidak ada keadilan dalam perlakuan terhadap Starlink, maka industri telekomunikasi dan internet di Indonesia berisiko mengalami krisis, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan negara kehilangan kendali langsung atas infrastruktur komunikasi.
"Perlu adanya kesetaraan dalam perlakuan terhadap pemain-pemain lokal dalam industri telekomunikasi dan internet di Indonesia. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berpartisipasi dan berkembang dalam ekosistem digital," ujar Evita dalam pernyataan tertulisnya.
Evita juga menyoroti ketidakpatuhan Starlink terhadap prosedur perizinan di Indonesia.
Menurutnya, Starlink belum memenuhi persyaratan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah, seperti memiliki Network Operation Center (NOC) dan menggunakan IP address Indonesia.
Hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengantisipasi potensi ancaman keamanan siber yang dapat timbul dari penggunaan layanan tersebut.
Selain itu, Evita menekankan bahwa Starlink harus mematuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan telekomunikasi lainnya, termasuk kewajiban pendirian badan usaha di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan aspek-aspek lainnya seperti perlindungan dan keamanan data.
Namun, kekhawatiran tidak hanya terbatas pada aspek regulasi dan kepatuhan hukum. Evita juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang merugikan akibat dari kebijakan harga yang agresif yang diterapkan oleh Starlink.
Strategi penurunan harga secara drastis dapat mengancam keberlangsungan perusahaan lokal dan mengganggu stabilitas pasar.
"Diperlukan regulasi yang jelas dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri telekomunikasi dan internet di Indonesia. Tanpa langkah-langkah yang tepat, risiko kebangkrutan bagi perusahaan lokal dapat meningkat dalam beberapa tahun ke depan," tegas Evita.
Selain itu, Evita juga menyoroti potensi kehilangan kontrol atas infrastruktur komunikasi sebagai akibat dari ketergantungan pada layanan internet satelit asing seperti Starlink.
Ini dapat mengurangi kemampuan negara dalam mengambil tindakan darurat atau koordinasi dalam situasi konflik, serta membuka peluang bagi campur tangan asing dalam operasional komunikasi yang dapat mengancam keamanan nasional.
"Kita harus berhati-hati terhadap dampak jangka panjang dari ketergantungan pada layanan asing seperti Starlink. Perlindungan terhadap kedaulatan digital dan keamanan negara harus menjadi prioritas utama dalam merumuskan regulasi yang adil dan konsisten," pungkas Evita.
Dengan demikian, perlunya tindakan segera dari pemerintah untuk mengatur Starlink dan layanan serupa secara ketat, serta memastikan bahwa regulasi yang diterapkan adil dan konsisten demi menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi dan keamanan nasional. ***
