RadarBangaklan.id – Di ruang kerja berukuran 4x6 meter di pinggiran Sleman, Bayu Prakoso, 28 tahun, menatap layar laptopnya dengan napas tertahan. Baris-baris kode Python memenuhi layar, sebagian besar adalah fungsi pemrosesan bahasa alami — Natural Language Processing (NLP). Modelnya sedang “dilatih” untuk memahami pertanyaan dalam bahasa Jawa halus.
Bayu bukan peneliti dari universitas elite. Ia bukan karyawan raksasa teknologi asing. Ia hanya satu dari sekian banyak pengembang independen di Indonesia yang mencoba membangun kecerdasan buatan lokal. Dengan modal laptop pinjaman dan akses cloud terbatas, ia melawan algoritma global yang dilatih dengan miliaran dolar.
“Model seperti GPT enggak ngerti konteks lokal,” katanya, Sabtu dua minggu lalu. “Coba tanya soal budaya keraton atau percakapan basa krama, pasti ngawur.”
Kritik Bayu bukan tanpa dasar. Dalam sejumlah pengujian, model AI seperti ChatGPT atau Gemini masih sering keliru menjawab pertanyaan seputar adat istiadat, konteks politik lokal, hingga nama tokoh penting Indonesia.
Dalam laporan LIPI 2024, 72 persen model generatif global gagal mengenali nuansa kebahasaan dalam konteks lokal Indonesia. "Kita butuh AI yang bukan cuma paham bahasa Indonesia, tapi juga konteks budaya, emosi, dan logika orang Indonesia," ujar Prof. Lina Marlina, pakar linguistik digital dari Universitas Gadjah Mada.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah mengumumkan rencana etika AI nasional. Namun, belum ada sinyal kuat untuk membangun infrastruktur kelas dunia seperti superkomputer nasional atau pusat data publik untuk riset AI.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar regulasi, tapi dukungan nyata: GPU, data terbuka, dan dana riset,” kata Meidy Fitranto, CEO Nodeflux. “Tanpa itu, startup lokal hanya jadi pelengkap vendor asing.”
Di sisi lain, sejumlah negara mulai membangun sovereign AI—model AI yang dibangun dan dikendalikan negara, seperti Falcon (UAE), Mistral (Prancis), dan GigaChat (Rusia). Sementara Indonesia masih mengandalkan model dari luar, dan data masyarakat diproses di luar yurisdiksi hukum nasional.
Menghadapi Goliat dengan Katapel
Kondisi ini memaksa pengembang lokal berinovasi di tengah keterbatasan. Banyak dari mereka menggunakan model open source seperti LLaMA, Mistral, atau BLOOM, lalu “ditambal” dengan data lokal —Wikipedia berbahasa Indonesia, skrip forum daring, hingga naskah pidato Presiden.
Salah satunya adalah komunitas Kecak.ai, jaringan relawan pengembang LLM lokal. “Kami tahu ini kerja berat,” ujar Rika Dwi Lestari, salah satu anggotanya. “Tapi kalau kita enggak mulai sekarang, Indonesia akan terus jadi pengguna, bukan pencipta.”
Mimpi yang Belum Dijaga Negara
Kisah Bayu dan Rika adalah gambaran kecil dari perjuangan di tengah gelombang besar. Para pengembang AI lokal bukan hanya bertarung dengan keterbatasan, tapi juga menghadapi narasi global yang menyamakan AI dengan 'keajaiban teknologi' yang hanya bisa lahir di Lembah Silikon.
Padahal, bagi Bayu, AI adalah tentang relevansi dan kemandirian. Ia bermimpi bisa membangun asisten virtual untuk petani, guru di pelosok, atau nakes di daerah terpencil — asisten yang berbicara bahasa mereka, memahami cara hidup mereka.
“Tapi mimpi kami ini butuh teman, bukan sekadar penonton,” katanya lirih.
Siapa yang Mengendalikan Masa Depan?
AI bukan sekadar algoritma. Ia adalah fondasi masa depan. Ketika Indonesia terus mengimpor kecerdasan, dan tidak membangun miliknya sendiri, maka yang dikorbankan adalah kontrol terhadap pengetahuan, ekonomi, bahkan identitas.
Bayu dan rekan-rekannya bukan hanya menulis kode. Mereka sedang menulis ulang kemungkinan. Yang mereka tunggu adalah: apakah negara akan ikut mengetik... atau hanya menonton. (*)
Editor : Ina Herdiyana