RadarBangkalan.id - Visi misi Gibran Rakabuming Raka mengenai kemampuannya dalam mengelola ekonomi masih menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan dengan dibuktikan bisnis yang ia kelola bangkrut.
Putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka itu mendapat sorotan karena dianggap belum piawai menjalankan roda ekonomi dalam bisnis pribadinya sehingga bangkrut.
Sebelum memasuki panggung politik, Gibran Rakabuming Raka yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, mencoba merintis beberapa bisnis dan tidak berujung alias bangkrut, ini meragukan terkait visi mis tentang ekonomi.
Namun, sejumlah bisnis yang ditekuninya mengalami kegagalan, bahkan sampai gulung tikar.
Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Ersento Maraden Sitorus, Gibran belum menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengembangkan bisnis.
Fakta ini, menurut Fernando, terbukti dengan banyaknya gerai usaha milik Gibran yang harus ditutup, menciptakan keraguan terhadap kapabilitasnya dalam mengelola ekonomi.
"Banyak tutup gerai Markobar milik Gibran tentu membuat penilaian tersendiri bagi banyak kalangan bahwa Gibran tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengembangkan suatu usaha," ujar Fernando kepada wartawan pada Selasa, 5 Desember.
Fernando memandang bahwa kegagalan bisnis Gibran menjadi alasan yang valid untuk meragukan kemampuannya dalam menangani ekonomi secara lebih luas.
"Menjadi pengusaha saja tidak berhasil, bagaimana dapat memberikan solusi ekonomi untuk mendongkrak ekonomi nasional," katanya dengan tajam.
Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengherankan jika ada pemilih yang meragukan kemampuan Gibran dalam menangani tugas khusus mengenai ekonomi apabila pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
"Jadi bagaimana mungkin Gibran yang tidak berhasil menjadi pengusaha memberikan saran kepada Gen Z untuk menjadi pengusaha," tambah Fernando, menggarisbawahi skeptisisme terhadap kemampuan ekonomi Gibran.
Pandangan skeptis terhadap Gibran tidak hanya datang dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga disuarakan oleh akademisi.
Ubedillah Badrun, seorang akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pernah melaporkan dua anak Presiden Jokowi, termasuk Gibran Rakabuming Raka, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), kolusi, dan nepotisme (KKN).
Gibran, yang kini menjadi Calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, sebelumnya sudah tersandung masalah hukum terkait pencucian uang.
Meskipun belum terbukti bersalah, hal ini menjadi beban tambahan dalam upaya membangun citra Gibran sebagai pemimpin yang dapat diandalkan.
Sebagai seorang pengusaha, Gibran Rakabuming Raka memiliki sejumlah bisnis dari sektor kuliner hingga usaha rintisan atau start-up.
Perjalanan bisnisnya dimulai sejak usia 23 tahun, dengan beberapa bisnis yang meraih kesuksesan, tetapi tak sedikit pula yang mengalami kegagalan, terutama pada masa pandemi tahun 2020.
Beberapa bisnis Gibran yang tidak berjalan mulus, bahkan harus tutup, antara lain Siapmas, Goola, Ternakopi, dan Madhang.
Meski begitu, masih terdapat sejumlah bisnis lain yang tetap berjalan, seperti Chili Pari, Markobar, Mangkokku, dan Tugas Negara Bos.
Perjalanan bisnis yang penuh liku ini menciptakan keraguan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kemampuan Gibran dalam meramu strategi ekonomi yang efektif.
Dalam konteks politik, kegagalan bisnisnya dianggap sebagai cerminan kurangnya ketrampilan Gibran dalam mengelola sumber daya ekonomi secara lebih luas.
Melihat fakta ini, pertanyaan pun muncul: apakah seorang Gibran Rakabuming Raka, yang belum sepenuhnya sukses sebagai pengusaha, mampu membawa perubahan signifikan dalam perekonomian nasional?
Baca Juga: Singapura Diguncang Covid-19 Varian Omicron, Apakah Indonesia Aman?
Apakah visi misinya untuk kemajuan ekonomi dapat menjadi kenyataan, ataukah ini hanyalah retorika politik belaka?
Kritik terhadap Gibran tidak hanya berkutat pada kapabilitas bisnisnya, tetapi juga mencakup isu hukum yang melekat pada namanya.
Dengan dilaporkannya Gibran ke KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, citra politiknya semakin tergores.
Bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya dan potensi keterpilihan sebagai Wakil Presiden?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan diskusi yang hangat di tengah persiapan menuju Pemilihan Presiden 2024.
Masyarakat dihadapkan pada pilihan antara melihat potensi perubahan yang dijanjikan oleh Gibran atau mempertanyakan rekam jejaknya yang penuh kontroversi.
Dalam konteks ini, harapan dan keraguan bergandengan tangan, menciptakan narasi politik yang semakin kompleks menjelang pesta demokrasi mendatang.***
Editor : Raditya Mubdi