RadarBangkalan.id - Agung Surya Dewanto dari Surabaya menjadi sorotan dan viral setelah dituduh oleh Amerika Serikat (AS) sebagai pemasok komponen drone ke Iran.
Agung, yang merupakan pemilik perusahaan bernama Surabaya Hobby, diduga telah memasok 100 servomotor untuk kendaraan udara nirawak (UAV) kepada Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) di Iran.
Baca Juga : Harga Emas Antam Jatuh Drastis, Masyarakat Resah Terhadap Kondisi Ekonomi
Laporan dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) menyebutkan bahwa PESC adalah perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan servomotor bagi Pasukan Udara Korps Pengawal Revolusi Iran, yang dikenal sebagai Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization (IRGC ASF SSJO) dan program UAV-nya.
AS juga menuduh bahwa pesawat nirawak yang diproduksi oleh IRGC Iran didistribusikan kepada kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk di Rusia selama perang Ukraina.
Baca Juga : Guncangan Ekonomi: Harga Emas Antam Terjun Bebas, Gelombang Kekhawatiran Melanda Masyarakat
Namun, Agung Surya Dewanto dengan tegas membantah tuduhan tersebut ketika dihubungi oleh BBC News Indonesia pada Selasa (16/01/2024).
"Tidak benar, dan tidak pernah kirim ke perusahaan tersebut [PESC] atau ke negara Iran," kata Agung.
Baca Juga : Bayar Parkir dengan QRIS, Pastikan Saldo Dompet Digital Mencukupi ketika Parkir di 5 Ruas Jalan Surabya Ini
Servomotor, sebagai perangkat elektromekanik, memiliki peran penting dalam drone untuk memberikan kinerja penerbangan yang stabil dan presisi.
Agung mengakui bahwa perusahaannya pernah menjual komponen drone ke luar negeri, tetapi menegaskan bahwa kemungkinan komponen tersebut disalahgunakan oleh pembeli dan dijual ke Iran.
Selain Agung, OFAC AS juga memberlakukan sanksi terhadap entitas dan individu dari Iran, Malaysia, dan Hong Kong yang diduga mendukung produksi drone Iran.
Pihak AS, melalui OFAC, secara rinci mengungkapkan nama individu dan perusahaan yang terlibat dalam jaringan produksi pesawat nirawak buatan Iran.
Wakil Menteri Keuangan AS, Brian E.
Nelson, menekankan bahwa produksi ilegal dan penyebaran UAV Iran dapat memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan Rusia, merusak stabilitas.
Gary Lam dan Hossein Hatefi Ardakani adalah dua figur utama yang disebut dalam laporan OFAC AS.
Departemen Kehakiman AS bahkan mengumumkan pembukaan dakwaan terhadap keduanya, dengan tuduhan terkait jaringan pengadaan ilegal dan skema ekspor tidak sah teknologi sensitif asal AS ke Iran.
Pada tanggal 18 Oktober 2023, OFAC menunjuk Gary Lam atau Lin Jinghe sebagai agen pengadaan barang di Iran yang bekerja untuk Saberin Kish, yang dimiliki oleh IRGC.
Baca Juga : Tarif 500K Per 3 Jam Tuk Selfie di Balai Pemuda Surabaya, Ini Penjelasan Perdanya
Ardakani, sebagai ketua dewan direksi perusahaan Kavan Elecronics Behrad, disebut memfasilitasi pengadaan komponen senilai ratusan ribu dolar ke IRGC ASF SSJO.
Dia mengoordinasikan pengadaan komponen pesawat nirawak, termasuk servomotor dan navigasi inersia, di berbagai negara, termasuk Asia Tenggara.
Baca Juga : Maret Dibuka Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024: Tiga Kali Pendaftaran, Membuka Peluang bagi Jutaan Pencari Kerja
Dalam konteks ini, OFAC juga menyebutkan Surabaya Hobby CV, sebuah perusahaan di Indonesia.
Perusahaan ini diduga memfasilitasi pengiriman 100 servomotor ke PESC, yang merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh IRGC ASF SSJO untuk menyediakan servomotor.
Baca Juga : Tingkatkan Gaji Penyelenggara Negara, Prabowo Subianto : Upaya Tingkatkan Pemberantasan Korupsi
Ketika dikonfirmasi oleh BBC News Indonesia, Agung Surya Dewanto membantah tuduhan bahwa Surabaya Hobby mengirimkan servomotor ke PESC.
"Tidak benar, dan tidak pernah kirim ke perusahaan tersebut [PESC] atau ke negara Iran," tegas Agung.
AS memberlakukan sejumlah sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan produksi drone Iran.
Sanksi tersebut mencakup pemblokiran semua properti yang dimiliki oleh individu dan entitas yang terlibat, larangan transaksi dengan warga AS atau di wilayah AS, dan sanksi terhadap lembaga keuangan asing yang memfasilitasi transaksi atau memberikan layanan keuangan penting bagi individu atau entitas tersebut.
Baca Juga : Panduan Lengkap 7 Langkah untuk Memulihkan Akun Instagram yang Terkena Hack
Diandra Megaputri Mengko dari BRIN menekankan perlunya otoritas Indonesia melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran atas laporan AS.
"Perlu dipastikan dulu kebenaran apakah benar terjadi ekspor servomotor yang digunakan untuk pembangunan misil di Iran atau tidak. Ini juga untuk mengklarifikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak terlibat atas perdagangan itu sendiri," katanya.
Jika ditemukan indikasi sesuai dengan laporan AS, Diandra menyarankan agar dilakukan upaya untuk memutus dan mencegah praktik serupa terulang, dengan tindak lanjut dan penanganan terhadap sistem perizinan ekspor di Indonesia.
Selain itu, Diandra memprediksi bahwa pemerintah Indonesia akan berhati-hati dalam menanggapi laporan AS, terutama mengingat sejarah hati-hati Kemlu dan Kemhan dalam menanggapi sanksi atau Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dari AS.
Baca Juga : Kisah Haru Jumanti, Lansia 90 Tahun yang Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Berdoa Semoga Tidak Merepotkan Siapa pun
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR, menyatakan kaget dengan data yang diungkap dalam laporan AS, menggambarkan kecanggihan intelijen AS yang memiliki informasi terperinci tentang vendor spare parts.
Ia berpendapat bahwa Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Perdagangan, dan Perindustrian Indonesia harus berkoordinasi untuk meyakinkan Amerika bahwa tidak ada pihak di Indonesia yang mengetahui tujuan penggunaan komponen tersebut.
Lebih lanjut, Farhan mengusulkan agar keempat kementerian tersebut melobi AS untuk menghentikan sanksi dan bahkan bekerja sama lebih erat dalam pengembangan teknologi militer.