Radarbangkalan.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pesanggrahan menggelar aksi demonstrasi di Balai Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Kamis (12/2/2026).
Warga dari beberapa dusun tersebut menuntut Yanto, Kepala Desa Pesanggrahan, untuk mundur dari jabatannya.
Mereka menilai banyak persoalan yang muncul selama kepemimpinannya, mulai dari dugaan penyalahgunaan dana desa hingga masalah kesejahteraan perangkat desa.
Koordinator aksi, Mowafi, menyebut ada sedikitnya 13 poin tuntutan yang disuarakan warga. Di antaranya terkait pengelolaan tanah desa yang digadaikan, dana desa yang disebut fiktif, hingga masalah gaji perangkat RT/RW yang tidak dibayarkan selama lebih dari dua tahun.
“Bayangkan, sejak 2021 sampai sekarang banyak RT/RW tidak digaji. Dana desa tahap dua juga tidak jelas, pembangunan jalan yang dijanjikan 200 meter tidak pernah terealisasi,” tegas Mowafi di hadapan peserta aksi.
Selain itu, warga juga menyoroti keberadaan posyandu yang tidak berfungsi selama tiga tahun terakhir. Bahkan, kabarnya isentif kader posyandu tidak pernah dibayarkan.
Mereka menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Mowafi menegaskan bahwa gerakan mereka murni suara masyarakat tanpa kepentingan politik.
“Ini suara hati bersama, bukan kepentingan pribadi atau politik. Kami hanya ingin desa ini lebih baik,” kata salah satu warga.
Baca Juga: Bupati Lukman Resmikan SPPG Baru, Dorong Pengelola Optimalkan Potensi Daerah
Tidak puas hanya di balai desa, massa kemudian bergerak menuju Kantor Kecamatan Kwanyar untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat setempat.
Plt Camat Kwanyar, Amir Lutfi, menerima massa demonstran dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke Kabupaten, berkoordinasi dengan DPMD, Asisten I, dan Bupati Bangkalan. Semua dugaan akan kami crosscheck sesuai mekanisme,” ujarnya.
Amir menegaskan, proses pemberhentian kepala desa tidak bisa dilakukan secara instan.
Ada mekanisme khusus yang harus ditempuh, termasuk pemeriksaan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Editor : Yusron Hidayatullah