DPR Usul Dapur MBG Berbasis Sekolah, Dinilai Lebih Efektif dan Hemat Anggaran
RadarBangkalan.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dapat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Charles, pemerintah perlu memanfaatkan masa pembenahan ini untuk menata ulang sistem distribusi makanan bergizi dengan mengembangkan konsep dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.
Baca Juga: Mulai 1 Juni 2026, Peserta BPJS Tak Bisa Kontrol Sebelum Tanggal yang Ditentukan
"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," ujar Charles, Senin (8/6/2026).
Dapur Sekolah Dinilai Lebih Dekat dengan Penerima Manfaat
Charles menjelaskan bahwa model dapur yang dikelola langsung oleh sekolah memiliki sejumlah keunggulan dibanding sistem dapur terpusat.
Selain lebih dekat dengan penerima manfaat, pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus memperkuat pengawasan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
Menurutnya, fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan sekolah juga dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga kebutuhan investasi baru bisa ditekan.
