
Radarbangkalan.id – Pilkada Serentak yang akan diadakan di 545 daerah di Indonesia telah menjadi sorotan, dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti potensi kerawanan yang melebihi pemilu sebelumnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Agus menggambarkan potensi kerawanan yang terjadi menjelang pesta demokrasi tersebut.
Menurut Agus, Pilkada Serentak memiliki risiko yang lebih tinggi daripada pemilihan presiden dan legislatif.
Analisis TNI menunjukkan bahwa ada dua daerah yang membutuhkan perhatian khusus, yaitu Aceh dan Papua.
Di sini, terdapat potensi konflik antarkelompok pendukung yang lebih besar, terutama ketika jumlah alat keamanan terbatas.
Baca Juga : Cara Lacak iPhone Yang Hilang Pakai HP Android, Berikut Ini 3 Caranya
Selain itu, Agus juga mengingatkan tentang potensi konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang bisa muncul jika politik identitas diperkuat.
Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dapat meningkat jika pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik mereka.
Baca Juga : Masjid Tajug Gede Cilodong, Ikon Baru Wisata Religi di Kabupaten Purwakarta
Untuk menghadapi tantangan ini, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah merumuskan indeks kerawanan khusus untuk Pilkada Serentak.
Indeks ini menunjukkan bahwa tidak kurang dari 15 provinsi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.
Selain Aceh dan Papua, provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara juga disebutkan memiliki tingkat kerawanan yang signifikan.
Baca Juga : 4 Destinasi Wisata di Planet Mars Masa Depan yang dapat Dikunjungi
Di Papua, sebagai contoh, kelompok separatis teroris (KST) telah terpantau memiliki agenda untuk mengganggu jalannya Pilkada Serentak.
Laporan dari TNI menunjukkan bahwa KST belakangan ini aktif di tujuh wilayah rawan di Papua, yaitu Maybrat, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah mengumumkan persiapan untuk Pilkada 2024.
Pemungutan suara direncanakan pada Rabu, 27 November.
Di samping itu, tahapan persiapan bagi calon perseorangan juga akan segera dimulai pada awal April 2024 dengan penyerahan dukungan bagi calon.
Baca Juga : Ini Resep Herbal yang Bantu Atasi Bau Mulut Saat Puasa
Namun, tantangan tidak hanya berasal dari aspek keamanan.
Ada pula perdebatan terkait proses pemilu yang masih berlangsung.
Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa penetapan kursi DPRD masih menunggu hasil sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghentian penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada juga menimbulkan respons dari masyarakat.
M. Praswad Nugraha dari IM57 Institute menyoroti perlunya imbauan serupa di tingkat nasional, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Dia menegaskan bahwa KPK seharusnya lebih tegas dalam mengawasi penyaluran bansos yang seringkali dimanfaatkan oleh calon petahana untuk kepentingan politik. ***


