
Radarbangkalan.id – PT Pertamina Patra Niaga telah memberikan pernyataan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang akan berlaku pada Juli 2024.
Hingga kini, harga BBM non subsidi belum mengalami perubahan sejak empat bulan terakhir.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses review harga BBM tersebut.
"Masih kami review (BBM non subsidi). Kita tunggu hasil reviewnya ya," ujar Irto kepada CNBC Indonesia pada Rabu (26/6/2024).
Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa akan ada pembahasan tersendiri mengenai harga BBM tersebut.
"Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tetapi kan jumlahnya sudah jelas (kuota BBM). Untuk subsidi tidak ada perubahan," terang Airlangga usai Sidang Kabinet di Istana Negara, dikutip Selasa (25/6/2024).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa pihaknya belum berencana untuk menyesuaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan lainnya.
Arifin menjelaskan bahwa untuk melakukan penyesuaian harga, pemerintah harus mengadakan rapat terlebih dahulu, dan hingga saat ini rapat tersebut belum dilakukan.
"Belum ada rapat (antarkementerian/lembaga), belum ada apa-apa. Nggak ada arahan. Tunggu rapat," kata Arifin singkat saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM pada Senin (24/6/2024).
Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah meminta agar pemerintah tidak lagi menahan harga jual BBM non subsidi seperti Pertamax (RON 92) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero).
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyatakan bahwa hal ini penting karena dapat berdampak pada beban biaya BUMN tersebut, mengingat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga keekonomian.
Terlebih lagi, BBM Pertamax bukanlah produk subsidi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun non subsidi, yang disalurkan oleh BUMN tidak mengalami kenaikan sejak awal tahun hingga Juni 2024 ini.
Sugeng mengungkapkan, "Untuk harga-harga yang memang non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, dan sebagainya, biarkanlah mekanisme pasar saja. Tidak usah diatur oleh pemerintah," dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia pada Selasa (25/6/2024).
Menurut Sugeng, sebaiknya harga BBM non subsidi disesuaikan dengan mekanisme pasar dan kembali pada kebijakan awal di mana harga BBM non subsidi dapat dilakukan penyesuaian setiap bulannya.
Hal ini dinilai lebih baik karena akan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh BUMN, sehingga harga jual bisa sesuai dengan harga keekonomian. ***



