
RadarBangkalan.id - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penunjukan Staf Khusus di berbagai kementerian dan lembaga tidak akan membebani anggaran negara secara signifikan.
Termasuk pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan.
Menurut Hasan, gaji untuk posisi Staf Khusus tidaklah sebesar yang dibayangkan. Ia mengajak publik untuk memeriksa besaran gaji tersebut.
"Coba cek, berapa sih gaji Staf Khusus? Sudah tahu belum? Mungkin sekitar Rp4 juta? Dengan tunjangan dan lainnya, mungkin totalnya Rp15 juta?" kata Hasan saat menanggapi pertanyaan mengenai polemik pengangkatan Staf Khusus di tengah upaya efisiensi APBN, Jumat (14/2/2025).
Hasan menambahkan, meskipun dihitung, biaya untuk pengangkatan Staf Khusus tidak akan signifikan. Lagipula, Staf Khusus berperan sebagai dukungan tambahan bagi kinerja para menteri.
"Cek saja gaji Staf Khusus berapa. Dilantik berapa orang. Jadi bisa dihitung. Misalnya dilantik 3 Staf Khusus, berapa total gajinya? Mereka ini mendukung kinerja Menteri," jelas Hasan.
Dari perspektif efisiensi anggaran, Hasan menilai kurang tepat jika membandingkan pengangkatan Staf Khusus dengan pemborosan yang terjadi selama ini.
"Dari sisi efisiensi, ini bukan perbandingan yang tepat. Orang kadang-kadang mudah terbawa emosi. Coba cek saja total yang diterima oleh Staf Khusus," tambahnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Staf Khusus bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau Menteri Koordinator dan dapat diberhentikan oleh mereka.
Mereka diberikan fasilitas jabatan setara eselon I.b dengan masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan Menteri atau Menteri Koordinator terkait.
Dalam hal keuangan, Staf Khusus mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
Untuk kasus Deddy Corbuzier, sebagai Staf Khusus di Kementerian Pertahanan, ia akan menduduki jabatan setara Eselon I.b. Gaji pokok untuk golongan ini berkisar antara Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200, sesuai dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
Selain gaji pokok, Deddy juga berhak menerima tunjangan kinerja. Berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, terdapat 17 kelas jabatan sebagai dasar penetapan besaran tunjangan kinerja.
Untuk kelas jabatan 16, yang kemungkinan ditempati Deddy, tunjangan kinerjanya sebesar Rp20.695.000.
Artinya, total pendapatan Deddy sebagai Staf Khusus Menhan berkisar antara Rp24.575.400 hingga Rp27.068.200 per bulan.
Namun, Deddy telah menyatakan tidak akan mengambil gaji dan tunjangan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal telah meminta izin kepada Kementerian Pertahanan untuk tidak menerima pendapatan tersebut.
"Sejak awal saya sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan, bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apa pun yang sifatnya material untuk pribadi," ujar Deddy melalui unggahan di Instagramnya.
Ia menambahkan, alasan di balik keputusannya adalah kesadaran bahwa ada masyarakat yang lebih membutuhkan uang tersebut.
"Kenapa nggak saya ambil? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut," terangnya. ***
