Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Kendaraan Gratis di Jabar? Simak Info Pemutihan 2025

U
Penulis: Ubaidillah❯
Ilustrasi. Warga Jabar bisa memanfaatkan pemutihan tunggakan dan denda pajak kendaraan. /Antara/Feny Selly
Ilustrasi. Warga Jabar bisa memanfaatkan pemutihan tunggakan dan denda pajak kendaraan. /Antara/Feny Selly

Radarbangkalan.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memberikan keringanan bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor.


Advertisement

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan bahwa mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, Pemprov akan menghapus tunggakan serta denda pajak kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Saya minta maaf nih apabila pemerintah provinsi Jawa Barat belum memberikan layanan yang terbaik bagi warganya.

Advertisement

Dan ada satu hal kami juga memaafkan kesalahan warga Jabar yang sampai saat ini masih nunggak pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat," ujar Dedi, Rabu (19/3/2025).

Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus tetap membayar pajak kendaraan mulai tahun 2025 dan seterusnya.

"Apakah tidak bayar pajak karena sengaja atau tidak punya duit. Kalau punya duit pajak enggak mau bayar di jalan dipakai bolak-balik jangan protes kalau jalannya jelek karena tidak bayar pajak," katanya melanjutkan.

Advertisement

Dedi menegaskan bahwa setelah Lebaran, pemilik kendaraan wajib memperpanjang STNK mereka.

"Selanjutnya ingat loh nanti ya tidak bayar pajak padahal kami sudah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, enggak bisa lagi nanti motor mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten lewat di jalan provinsi," ucapnya.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan 2025

Sejalan dengan kebijakan ini, Tim Pembina Samsat Jabar meluncurkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025.

Program ini menghapus tunggakan pokok dan denda pajak bagi individu maupun badan hukum di wilayah hukum Polda Jabar dan Metro Jaya.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H, Gubernur Jabar mengumumkan kebijakan yang mencakup pembebasan tunggakan pajak kendaraan hingga tahun 2024. Namun, masyarakat tetap diwajibkan membayar pajak mulai 2025 dan seterusnya.

Program ini berlaku dari 20 Maret hingga 6 Juni 2025, sehingga pemilik kendaraan dapat memperpanjang pajak tanpa membayar tunggakan sebelumnya. Namun, pajak tahun berjalan tetap harus dilunasi.

Pendataan Kendaraan dan Layanan Samsat

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut keputusan Gubernur sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemutihan pajak 2025.

Program ini juga melanjutkan berbagai inisiatif sebelumnya, seperti relaksasi pajak, diskon, dan layanan digitalisasi melalui E-Samsat, aplikasi Sambara di Jabar Apps Sapawarga, serta Samsat Jebret.

Selain itu, berbagai layanan telah disiapkan, seperti Samsat Keliling, Samsat Masuk Desa, Samsat Digital Leuwipanjang, Samsat Outlet, Samsat Gendong, Samsat Drive Thru, serta pembayaran pajak pada hari Minggu di seluruh kantor Samsat Jabar.

Diharapkan kebijakan ini meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mengurangi tunggakan pajak.

"Kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat data kepemilikan kendaraan menjadi lebih tertib dan akurat.

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan atas nama bukan pribadi, disarankan segera mengurus bea balik nama yang telah digratiskan," kata Dedi Taufik.

"Namun, biaya untuk TNKB, STNK, dan BPKB tetap akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku," pungkasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Puluhan Ribu Kendaraan di Tulungagung Nunggak Pajak, 199 di Antaranya Plat Merah

Puluhan Ribu Kendaraan di Tulungagung Nunggak Pajak, 199 di Antaranya Plat Merah

Puluhan ribu kendaraan di Tulungagung menunggak pajak, termasuk 199 kendaraan plat merah. Sebanyak 7.228 wajib pajak memanfaatkan pemutihan hingga 15 Oktober 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer