
Radarbangkalan.id - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pencairan bantuan ini diperkirakan akan dipercepat.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran, pemerintah telah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).
Syarat Terbaru Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahap 2
Untuk dapat menerima bantuan tahap kedua, KPM harus memenuhi lima syarat berikut:
-
Data NIK Padan dengan Dukcapil
Nomor Induk Kependudukan (NIK) KPM harus sesuai dengan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). -
Memiliki Komponen dalam Keluarga
KPM PKH harus memiliki anggota keluarga yang memenuhi salah satu kategori berikut:-
Anak sekolah
-
Ibu hamil
-
Anggota keluarga disabilitas berat
-
Lansia
-
-
Data KPM Valid dan Tidak Bermasalah
Data KPM harus benar-benar valid dan tidak mengalami kendala pada rekening maupun data DTSE. -
Lolos Verifikasi Kelayakan
Pemeriksaan kelayakan penerima bansos dilakukan secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG. -
Status SPM di SIKS-NG
Data penerima di aplikasi SIKS-NG harus menunjukkan status Surat Perintah Membayar (SPM), yang menandakan bantuan siap dicairkan ke rekening.
Baca Juga: 5 Poin Pernyataan Kim Soo-hyun, Siap Tuntut Balik Keluarga Kim Sae-ron
Jadwal dan Mekanisme Pencairan
Bansos PKH dan BPNT tahun 2025 disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pencairan tahap kedua akan dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih dan PT Pos Indonesia.
Sebagai program berbasis komitmen, penerima PKH diharapkan menjalankan kewajibannya agar tetap mendapatkan manfaat dari bansos ini.
Baca Juga: Niat dan Manfaat Puasa Sunah Syawal


