Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komdigi Tetapkan Batasan Gratis Ongkir, E-Commerce Tak Lagi Bebas Berikan

U
Penulis: Ubaidillah❯
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi fitur gratis ongkir (ongkos kirim) yang selama ini kerap digunakan e-commerce untuk menarik konsumen. (Sumber: KompasTV/Rizky L. Pratama)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi fitur gratis ongkir (ongkos kirim) yang selama ini kerap digunakan e-commerce untuk menarik konsumen. (Sumber: KompasTV/Rizky L. Pratama)

Radarbangkalan.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membatasi fitur gratis ongkir (ongkos kirim) yang selama ini kerap digunakan e-commerce untuk menarik konsumen.


Advertisement

Lewat aturan baru, gratis ongkir hanya boleh diberikan maksimal tiga hari dalam sebulan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Advertisement

Direktur Pos dan Penyiaran Kominfo, Gunawan Hutagalung, menyampaikan bahwa pembatasan layanan gratis ongkir hanya diberlakukan untuk produk yang dijual di bawah harga pokok penjualan (HPP), atau jika potongan harga menyebabkan tarif layanan pos komersial berada di bawah biaya pokok layanan.

Meski pembatasan ini diterapkan selama tiga hari, masa berlaku kebijakan tersebut bisa diperpanjang apabila pihak e-commerce merasa perlu melakukan evaluasi lebih lanjut.

“Iya (dibatasi), tapi subjek itu bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Misal utamanya 3 hari diterapkan tapi mereka meminta perpanjangan itu bisa, nah nanti kita evaluasi,” kata Gunawan dikutip dari Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

Advertisement

Evaluasi ini, kata dia, menjadi mekanisme pengawasan agar praktik potongan harga tidak merusak struktur biaya layanan pos komersial secara keseluruhan.

Dalam beleid yang sama, tepatnya Pasal 41, tarif layanan pos komersial harus dihitung berdasarkan struktur biaya yang terdiri atas biaya produksi atau operasional ditambah margin.

Biaya produksi meliputi komponen seperti upah tenaga kerja, biaya transportasi, teknologi, aplikasi, serta biaya kerja sama sarana-prasarana dengan pelaku usaha maupun perorangan.

“Jadi kalau misalnya nanti mereka (e-commerce) minta diperpanjang ongkir gratisnya kami akan evaluasi dan kami akan minta mana datamu lalu akan kami bandingkan dengan harga rata-rata industri, jadi bisa diperpanjang namun dengan evaluasi,” jelas Gunawan.

Beleid Pasal 45 Permen Nomor 8 Tahun 2025 juga memberikan ruang bagi pelaku usaha pos untuk tetap memberikan potongan harga sepanjang tarif setelah diskon tidak jatuh di bawah biaya pokok layanan.

Namun, jika potongan menyebabkan tarif di bawah biaya pokok, maka hanya bisa diterapkan dalam kurun waktu tertentu, yaitu maksimal tiga hari dalam satu bulan.

“Kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama tiga hari dalam satu bulan,” bunyi Pasal 45 ayat 4 beleid tersebut.

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer