Kepala BGN Buka Suara soal Kasus Anak Waka DPRD Sulsel, Ini Penjelasannya
Radarbangkalan.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) resmi merespons polemik publik terkait kabar Yasika Aulia Ramadhani (20), putri Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, yang disebut mengelola 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu tersebut memicu dugaan monopoli layanan gizi di daerah.
BGN menegaskan bahwa proses penetapan SPPG dilakukan secara profesional, sistematis, dan tidak mempertimbangkan hubungan keluarga calon pengelola.
Latar Belakang Polemik Yasika Aulia Ramadhani
Nama Yasika Aulia Ramadhani menjadi sorotan setelah laporan menyebut ia mengelola 41 dapur MBG di Sulawesi Selatan.
Dikutip dari detikHealth, Yasika merupakan anak sulung Yasir Machmud dan menjabat sebagai Pembina Yayasan Yasika Group, lembaga yang mengelola puluhan dapur tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik soal potensi ketimpangan akses dan peluang bagi pihak lain yang ingin ikut berpartisipasi dalam program MBG. Banyak pihak khawatir hal ini menimbulkan dominasi satu kelompok dalam layanan gizi.
BGN Tegaskan Tidak Ada Monopoli
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa sistem seleksi SPPG berlangsung adil dan transparan.
"BGN tidak mengenal siapa yang mengajukan karena mekanismenya berbasis portal. Yang kami kedepankan adalah profesionalisme dan kelengkapan dokumen," ujar Dadan, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, proses digitalisasi meminimalkan intervensi pihak-pihak tertentu dalam penetapan pengelola dapur MBG.
BGN juga menerapkan pembatasan jumlah SPPG bagi satu yayasan, kecuali SPPG yang melekat pada institusi seperti sekolah atau lembaga pemerintahan.
Percepatan Pembentukan Dapur MBG Diapresiasi
Dadan menyebut percepatan penyediaan dapur MBG sangat penting agar target gizi nasional dapat terpenuhi sesuai jadwal. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang bersedia berinvestasi untuk mendukung program ini.
"BGN mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang telah bersedia berinvestasi. Itu kan investasi, itu bukan uang negara, dan menjadi pejuang merah putih dalam mewujudkan program MBG dalam tempo singkat," ujarnya.
Dorongan Transparansi dan Pengawasan
Meski klarifikasi sudah diberikan, sejumlah pihak tetap meminta pemerintah memperkuat mekanisme transparansi dan pengawasan. Tujuannya agar pelaksanaan program MBG berlangsung adil, kompetitif, bebas konflik kepentingan, serta berjalan sesuai prinsip tata kelola yang akuntabel.
Dengan anggaran besar dan cakupan luas, pengawasan ketat diperlukan agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
