Oleh: Mohammad Sugianto Wartawan senior Jawa Pos Radar Madura
Radarbangkalan.id-Prabowo memberi. Lewat tangan Bupati Bangkalan. Warga penerima: para pebecak. Tapi angin baik itu tersengat bau yang tidak sedap: Rp 200 ribu. Bukan pungli, katanya. Tapi tasyakuran.
Ah, kata-kata itu terlalu sering disulap jadi jubah suci untuk sesuatu yang baunya justru amis.
Presiden memberi becak motor. Gratis. Itu narasinya. Tapi di lapangan, suara-suara lain muncul. Rame. Katanya ada yang dimintai uang. Nilainya Rp 200 ribu. Bukan tebusan, katanyasih. Tapi untuk syukuran. Kalau tidak mau? Tidak apa-apa. Katanya. Sukarela.
Sayangnya, tidak semua yang “Sukarela” terasa benar-benar bebas dari tekanan.
Ini bukan soal nominal. Tapi soal rasa. Rasa kepercayaan rakyat kecil kepada negara. Rasa hormat mereka pada pemimpin yang memberi bukan untuk diminta balik.
Rakyat kecil itu tak pernah menuntut banyak. Diberi becak motor, mereka syukur. Diberi nasi bungkus, mereka doakan berkah. Tapi begitu kebaikan itu ditunggangi oleh siapa pun itu — maka yang dirusak bukan hanya kepercayaan. Tapi juga martabat pemberi: Presiden.
Apa susahnya membuat syukuran tanpa minta dari penerima bantuan? Bukankah di negeri ini terlalu banyak pejabat yang rela “Mencicipi” panggung seremonial, bahkan untuk potong pita satu meter? Tapi giliran disorot soal Rp 200 ribu, cepat-cepat bilang: bukan pungli. Hanya sukarela. Hmmmmmmmsss.
Ada voicenote suara. Viral. Isinya menyanggah ada pungutan. Katanya itu fitnah. Tapi justru mengiyakan bahwa “Meminta” itu memang terjadi.
Dalam logika rakyat kecil, kalau sudah diminta oleh panitia, ya tentu dianggap kewajiban. Tidak semua punya keberanian menolak. Apalagi di hadapan panitia yang memegang kunci surga ehh maaf "kunci bantuan".
Prabowo tentu tidak tahu. Beliau tidak kirim becak motor untuk dikomersilkan dalam bentuk tasyakuran berbayar. Yang ia niatkan adalah menggerakkan ekonomi kecil. Mengangkat sedikit kehidupan tukang becak yang tertindih zaman dan kalah oleh motor online.
Tapi niat baik itu bisa tercoreng. Hanya karena Rp 200 ribu.
Pemerintah Bangkalan, sudah menyerahkan bantuan itu dengan wajah lega. Ia menjadi kepanjangan tangan negara. Tapi apakah ia tahu ada “Kutipan syukuran” setelah itu?
Atau pemangku kebijakan hanya diam — menunggu badai isu ini reda?
Pemerintah daerah tidak cukup hanya membantah. Ia harus membersihkan. Menginvestigasi. Memastikan tidak ada satu pun tangan-tangan liar yang mengotori niat baik pemimpinnya.
Karena kalau tidak, ini bukan cuma soal becak motor lagi. Tapi soal bagaimana kekuasaan menyentuh rakyat miskin — dengan tangan yang bersih, atau dengan tangan yang penuh amplop tipis berkedok syukur.
Dan rakyat Bangkalan... mereka mungkin tidak marah. Tapi mereka diam dan mengingat. Kadang, itu lebih menakutkan.
