Oleh: Mohammad Sugianto wartawan senior Jawa Pos Radar Madura
Saya coba menahan tawa. Tapi juga tidak bisa menahan rasa curiga.
Dinas Perhubungan Bangkalan baru saja menyatakan bahwa target retribusi parkir tahun ini menurun. Alasannya?
Katanya karena pengaruh kebijakan parkir berlangganan dihapus. Jadi kontribusi PAD seret. Hmmmm perasaan, meskipun diterapkan parkir berlangganan, masyarakat tetap kena ”Pruit” Ketika parkir.
Oh ya, katanya lagi “Kondisi lapangan tidak mendukung.”
Saya ulangi: kondisi lapangan tidak mendukung.
Tunggu dulu. Lapangan yang mana? Bangkalan mana? Kota yang saya pijak saban hari ini justru nyaris tak menyisakan ruang tanpa juru parkir. Dari pasar sampai apotek, dari toko plastik sampai toko pulsa, dari warung kopi sampai toko yang belum buka sekalipun—ada tukang parkirnya.
Orang-orang menyebut Bangkalan ini: Kota Seribu Parkir. Bahkan mungkin lebih. Satu toko, satu tukang parkir. Satu deret kios, lima yang nagih.
Lucunya, Dishub menyebut realisasi retribusi parkir justru menurun. Ini seperti mengatakan sawah yang makin luas justru bikin panen makin gagal. Atau lebih tepat: banyak yang panen, tapi yang masuk lumbung malah berkurang. Lumbungnya bocor? Atau padi dibawa pulang diam-diam? Atau jangan-jangan dimakan tikus?.
Tak perlu jadi penyidik untuk mencium bau tak beres dalam sistem ini. Semua orang tahu: parkir di Bangkalan sudah seperti industri liar yang dilegalkan. Yang menyetor bisa dihitung jari. Sisanya? Entah ke mana uangnya lari.
Coba turun ke jalan sebentar. Tanya tukang parkirnya: “Setor ke mana, Pak?”
Jawabannya rata-rata akan menggantung. Ada yang nyebut “Ke atas,” tapi tak pernah jelas atas yang mana. Ada yang bilang “Ke mandor,” tapi tak tahu siapa mandornya. Ada juga yang menyetor, tapi nilainya tak sampai 10 persen dari yang ditarik di lapangan.
Baca Juga: Oknum Bhayangkari di Bangkalan Divonis 2 Tahun Penjara atas Kasus Pencurian Perhiasan Disabilitas
Inilah wajah ganda parkir Bangkalan: di permukaan terlihat seperti layanan masyarakat, tapi di dalamnya sarat potensi penyimpangan.
Kalau Dishub menyebut kondisi lapangan yang tidak mendukung, saya ingin balik bertanya: lapangan mana yang Anda lihat? Karena kami melihat lapangan yang penuh sesak oleh pungutan liar yang dibungkus rompi lusuh.
Kota ini tak butuh rompi baru. Kota ini butuh sistem yang jelas. Mekanisme parkir digital, penertiban lokasi, pemetaan titik resmi, dan yang paling penting: keberanian membongkar jalur rembesan uang parkir yang entah ke mana arahnya selama ini.
Parkir di Bangkalan bukan hanya urusan receh. Ini soal integritas. Soal keberanian pemerintah menertibkan kebocoran kecil yang jumlahnya bisa jadi miliaran rupiah dalam setahun.
Dan jika terus dibiarkan, kita semua hanya akan menjadi saksi dari “Kemiskinan daerah yang disengaja.”
Maaf kalau ada kata yang nyelekit, itu bukan disengaja, jempol saya kadang nulis duluan sebelum otak mikir. Jadi, santai saja. Kalau tersinggung, bisa jadi karena jalannya pas lagi miring. Salam settong dhere
Editor : Mohammad Sugianto